Suara.com - DPRD DKI Jakarta mengkritisi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta lantaran sering telat mengirimkan petugas ke lokasi kebakaran. Hal ini disebabkan waktu tanggap atau response time petugas yang belum sesuai dengan harapan.
Menanggapi kritikan ini, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Satriadi Gunawan mengakui memang jumlah pos petugas pemadan kebakaran di Jakarta yang masih belum ideal. Sebab, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, setiap kelurahan harus memiliki satu pos pemadam kebakaran.
Namun, kata Satriadi, saat ini belum semua Kelurahan di Jakarta memiliki pos kebakaran.
"Perda mengamanatkan satu kelurahan satu pos pemadam kebakaran untuk memgejar response time menangani kebakaran. Saat ini kita memang masih belum memenuhi standar itu. Kita baru ada 139 pos pemadam kebakaran yang harusnya ada di 267 kelurahan," ujar Satriadi saat dikonfirmasi, Selasa (31/1/2023).
Selain pos, jumlah anggota pemadam kebakaran juga disebutnya belum sesuai ketentuan. Ia menyebut saat ini personel pemadam kebakaran di Jakarta berjumlah 4.000 orang.
"Konsekuensi dari penambahan jumlah pos itu pasti adanya penambahan jumlah personel. Untuk memenuhi jadi di 267 kelurahan saja itu kami butuhkan 10 ribu sampai 11 ribu personel," tuturnya.
Karena itu pada tahun 2023 ini, Satriadi menyebut pihaknya berupaya untuk menambah pos-pos damkar tingkat kelurahan pada wilayah yang belum terisi.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 yang didapat Dinas Gulkarmat sebesar Rp1,35 triliun, Satria berencana menambah pos pemadam di Kelurahan. Dua di antaranya berlokasi di Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat dan Bintaro, Jakarta Selatan.
Memang, penambahan ini diakuinya masih jauh dari ideal. Satriadi mengaku lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk peralatan penunjang keselamatan para petugas hingga pembentukan relawan kebakaran.
Baca Juga: Politisi PAN Tolak Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta: Memberatkan Warga dan Ojol
"Kami terus berupaya bagaimana pemenuhan dengan response time itu dengan membangun pos-pos yang ada. Upaya yang kami lakukan selama ini untuk mengejar target tersebut, kami kerja sama dengan pihak swasta."
Berita Terkait
-
Politisi PAN Tolak Penerapan Jalan Berbayar di Jakarta: Memberatkan Warga dan Ojol
-
Di Hadapan Para Ojol, Fraksi PKS DPRD DKI Nyatakan Menolak Penerapan ERP
-
Ketua DPRD DKI Tak Juga Temui Massa Pendemo Tolak ERP, Ojol Ancam Dobrak Gedung DPRD DKI
-
Anggaran Baju Dinas Baru untuk Anggota DPRD DKI Naik Jadi Rp1,8 M, NasDem: Wajar, Emang Mahal
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
Terkini
-
Bongkar Sindikat Narkoba di Jakarta, Polisi Sita 450 Ekstasi dan 66,5 Gram Sabu
-
Green Media Network Dideklarasikan, Pers Bersatu untuk Isu Lingkungan
-
Eksekusi Hotel Sultan Tinggal Menghitung Hari, Karyawan dan Penyewa Diminta Tenang
-
Soal Pembangunan Gedung MUI di Bundaran HI, Golkar: Itu Kebutuhan Strategis, Bukan Kemewahan
-
Link Simulasi Soal TKA 2026 dan Panduan Lengkap Terbaru
-
HPN 2026, Polda Metro Jaya Soroti Bahaya Framing Medsos
-
BGN Paparkan Mekanisme Pelaksanaan MBG Selama Ramadan
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal