Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak tepat apabila urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024 dikaitkan dengan Presiden.
"Kalau dikait-kaitan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Menurutnya, urusan kandidat capres-cawapres merupakan utusan dari gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat tiket pencalonan, sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo.
Dasco menjelaskan posisi presiden dalam urusan ini tidak mengikat, hanya sebagai penguat atas kandidat capres-cawapres yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sah-sah saja jika ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari Jokowi. Namun, hal itu sifatnya tidak mengikat atau lebih pada penguat capres yang akan bertarung.
Sebelumnya, pada hari Selasa (31/1), Presiden RI Jokowi meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat capres/cawapres menjelang Pemilu 2024.
"'Kan itu urusannya partai, urusan koalisi. Urusan kandidat capres/cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya dengan Presiden?" kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak pekerjaan sehingga ada baiknya menghentikan kebiasaan menghubung-hubungkan Istana dengan persoalan capres/cawapres Pemilu 2024.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak," kata Jokowi.
Baca Juga: 'Khawatir Gagal Maning' Elite PKS Sindir Sosok yang Ungkit Perjanjian Capres: Coba Tebak Siapa...
Hal itu disampaikan Jokowi sebagai jawaban ketika dikonfirmasi mengenai anggapan yang beredar bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini berkenaan keputusan partai politik itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024. [ANTARA]
Berita Terkait
-
'Khawatir Gagal Maning' Elite PKS Sindir Sosok yang Ungkit Perjanjian Capres: Coba Tebak Siapa...
-
Siapa Bilang Jokowi Kesal NasDem Capreskan Anies Tanpa Konsultasi? 'Sedikit-sedikit Istana...'
-
Asa Ridwan Kamil Jadi Capres 2024 di Golkar Dinilai Tertutup Tapi Mampu 'Kuningkan' Jawa Barat
-
Ketum Projo: Kalau Ada Parpol Batal Ajukan Capres, Jangan Dikaitkan dengan Jokowi
-
Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tipis, Kecuali Ada 'Keajaiban' Gempa Politik
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Menlu Ungkap Isu Utama yang Dibahas Prabowo dan Pemimpin ASEAN di KTT ke-48
-
Polri Lakukan Mutasi Besar-besaran, 108 Pati dan Pamen Alami Rotasi Jabatan
-
Hantavirus Ternyata Sudah Muncul di Indonesia, 23 Kasus Terdeteksi dalam Dua Tahun Terakhir
-
NHM Peduli Perkuat Infrastruktur Air Bersih di Desa Tiowor, Kao Teluk
-
Ketua Ombudsman RI Terancam Dipecat Tidak Hormat, Majelis Etik Buka Suara soal Kasus Hery Susanto
-
Perkuat Komitmen Stabilitas, Prabowo Ajak ASEAN Utamakan Dialog Hadapi Persoalan Kawasan
-
PERADI Profesional Dikukuhkan, Bawa Standar Baru Profesi Advokat
-
Tinggal di Kawasan Industri, Warga Pasirranji Justru Sulit Dapat Air Layak Konsumsi
-
Megawati Terima Utusan Presiden Korsel, Bahas Perdamaian Semenanjung Korea?
-
Mantan Ketua KPPU Soroti Denda Rp 755 Miliar untuk Pinjol, Sebut Ada Kekeliruan Fundamental