Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai tidak tepat apabila urusan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024 dikaitkan dengan Presiden.
"Kalau dikait-kaitan dengan Pak Presiden misalnya, itu kurang tepat menurut saya," kata Dasco kepada wartawan di kompleks Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Menurutnya, urusan kandidat capres-cawapres merupakan utusan dari gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat tiket pencalonan, sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo.
Dasco menjelaskan posisi presiden dalam urusan ini tidak mengikat, hanya sebagai penguat atas kandidat capres-cawapres yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sah-sah saja jika ada dari calon-calon presiden yang mengharapkan endorse dari Jokowi. Namun, hal itu sifatnya tidak mengikat atau lebih pada penguat capres yang akan bertarung.
Sebelumnya, pada hari Selasa (31/1), Presiden RI Jokowi meminta agar sejumlah kalangan tidak menghubung-hubungkan urusan kandidat capres/cawapres menjelang Pemilu 2024.
"'Kan itu urusannya partai, urusan koalisi. Urusan kandidat capres/cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya dengan Presiden?" kata Jokowi kepada awak media selepas menghadiri Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-8 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta.
Jokowi mengatakan bahwa pihaknya memiliki banyak pekerjaan sehingga ada baiknya menghentikan kebiasaan menghubung-hubungkan Istana dengan persoalan capres/cawapres Pemilu 2024.
"Jangan sering dihubung-hubungkan dengan Istana, dikit-dikit dengan Istana. Istana pekerjaannya banyak," kata Jokowi.
Baca Juga: 'Khawatir Gagal Maning' Elite PKS Sindir Sosok yang Ungkit Perjanjian Capres: Coba Tebak Siapa...
Hal itu disampaikan Jokowi sebagai jawaban ketika dikonfirmasi mengenai anggapan yang beredar bahwa pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh baru-baru ini berkenaan keputusan partai politik itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk Pemilu 2024. [ANTARA]
Berita Terkait
-
'Khawatir Gagal Maning' Elite PKS Sindir Sosok yang Ungkit Perjanjian Capres: Coba Tebak Siapa...
-
Siapa Bilang Jokowi Kesal NasDem Capreskan Anies Tanpa Konsultasi? 'Sedikit-sedikit Istana...'
-
Asa Ridwan Kamil Jadi Capres 2024 di Golkar Dinilai Tertutup Tapi Mampu 'Kuningkan' Jawa Barat
-
Ketum Projo: Kalau Ada Parpol Batal Ajukan Capres, Jangan Dikaitkan dengan Jokowi
-
Peluang Ridwan Kamil Maju Capres Tipis, Kecuali Ada 'Keajaiban' Gempa Politik
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Antrean Panjang di Stasiun, Kenapa Kereta Api Selalu Jadi Primadona di Periode Libur Panjang?
-
Kasus Deforestasi PT Mayawana, Kepala Adat Dayak Penjaga Hutan di Kalbar Dijadikan Tersangka
-
Eks Pejabat KPI Tepis Tudingan Jaksa Atur Penyewaan Kapal dan Ekspor Minyak
-
Diperiksa KPK Soal Korupsi Haji, Gus Yaqut Pilih Irit Bicara: Tanya Penyidik
-
Buka-bukaan Kerry Riza di Sidang: Terminal OTM Hentikan Ketergantungan Pasokan BBM dari Singapura
-
MBG Dinilai Efektif sebagai Instrumen Pengendali Harga
-
Ultimatum Keras Prabowo: Pejabat Tak Setia ke Rakyat Silakan Berhenti, Kita Copot!
-
Legislator DPR: YouTuber Ferry Irwandi Layak Diapresiasi Negara Lewat BPIP
-
Racun Sianida Akhiri Pertemanan, Mahasiswa di Jambi Divonis 17 Tahun Penjara
-
Ramai Narasi Perpol Lawan Putusan MK, Dinilai Tendensius dan Tak Berdasar