Suara.com - Komisi I DPR RI menyayangkan absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama tiga kepala staf angkatan.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan kepada Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto mengapa Dudung tidak hadir dan mengirim Agus sebagai perwakilan.
"Kami ingin menyampaikan kenapa kemudian digantikan oleh Wakasad? Karena saya juga baru tahu pagi ini pak," kata Meutya sebelum membuka rapat, Kamis (2/2/2023).
"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal tapi ini pak KSAD tidak hadir, kami, ya seluruh pimpinan baru tahu hari ini," kata Meutya.
Padahal rencananya, rapat kerja akan membahas tentang Papua. Di mana kehadiran lengkap kepala staf bersama Panglima TNI diperlukan.
"Meskipun kami yakin Pak Wakasad juga nanti bisa menjawab dengan baik," kata Meutya.
Selanjutnya, Meutya membacakan surat dari Panglima TNI terkait dengan agenda kegiatan KSAD Dudung. Dalam surat yang dibacakan, Dudung diketahui sedang dalam lawatan ke Korea Selatan. Salah satu agendanya mengunjungi Chief of Republic of Korean Army (Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan) Jenderal Park Jeong Hwan.
Kendati mendapatkan informasi kegiatan KSAD dari surat Panglima TNI, Komisi I tetap menyayangkan absennya Dudung tanpa pemberitahuan langsung.
Baca Juga: Panas Rapat Komisi VII DPR Berujung Ancaman Laporkan Kepala BRIN Ke KPK
"Kami mungkin menyampaikan karena ini kami apresiasi surat dari panglima tapi biasanya, dari yang bersangkutan juga mengirimkan surat dan ya untuk sementara itu mugkin yang saya sampaikan kepada bapak ibu anggota," kata Meutya.
Meutya lantas menanyakan kepada pimpinan dan anggota Komisi I terkait keberlanjutan rapat jika tanpa kehadiran KSAD.
"Tidak apa-apa dimulai tanpa Pak KSAD atau bagaimana?" tanya Meutya.
Menanggapi pertanyaan itu, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono memandang agar sebaiknya rapat tetap dilanjutkan. Mengingat Panglima TNI dan kepala staf angkatan lainnya sudah kadung hadir di ruangan.
"Akan tetapi ya cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita biar bagaimanapun anggaran TNI AD kita yang buat bersama-sama," kata Dave.
Dave lantas meminta KSAD ke depan untuk bisa lebih menghormati Komisi I.
Berita Terkait
-
Panas Rapat Komisi VII DPR Berujung Ancaman Laporkan Kepala BRIN Ke KPK
-
Wakil Ketua DPR Dasco: Urusan Capres 2024 Tidak Tepat Dikaitkan dengan Presiden Jokowi
-
DPR Sudah Mengancam, Siapa yang Berhak Copot Jabatan Kepala BRIN?
-
Diusulkan Cak Imin, Wakil Ketua DPR Bakal Kaji Serius Gagasan Hapus Jabatan Gubenur
-
Bakal Banyak Suguhan Olahraga di 2023, Pemerintah Sebut Biar Orang Nggak Cuma Fokus Urusan Politik
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi