Suara.com - Komisi I DPR RI menyayangkan absennya Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dalam rapat kerja dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama tiga kepala staf angkatan.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menanyakan kepada Wakil KSAD Letjen TNI Agus Subiyanto mengapa Dudung tidak hadir dan mengirim Agus sebagai perwakilan.
"Kami ingin menyampaikan kenapa kemudian digantikan oleh Wakasad? Karena saya juga baru tahu pagi ini pak," kata Meutya sebelum membuka rapat, Kamis (2/2/2023).
"Biasanya selalu ada komunikasi lebih awal tapi ini pak KSAD tidak hadir, kami, ya seluruh pimpinan baru tahu hari ini," kata Meutya.
Padahal rencananya, rapat kerja akan membahas tentang Papua. Di mana kehadiran lengkap kepala staf bersama Panglima TNI diperlukan.
"Meskipun kami yakin Pak Wakasad juga nanti bisa menjawab dengan baik," kata Meutya.
Selanjutnya, Meutya membacakan surat dari Panglima TNI terkait dengan agenda kegiatan KSAD Dudung. Dalam surat yang dibacakan, Dudung diketahui sedang dalam lawatan ke Korea Selatan. Salah satu agendanya mengunjungi Chief of Republic of Korean Army (Kepala Staf Angkatan Darat Korea Selatan) Jenderal Park Jeong Hwan.
Kendati mendapatkan informasi kegiatan KSAD dari surat Panglima TNI, Komisi I tetap menyayangkan absennya Dudung tanpa pemberitahuan langsung.
Baca Juga: Panas Rapat Komisi VII DPR Berujung Ancaman Laporkan Kepala BRIN Ke KPK
"Kami mungkin menyampaikan karena ini kami apresiasi surat dari panglima tapi biasanya, dari yang bersangkutan juga mengirimkan surat dan ya untuk sementara itu mugkin yang saya sampaikan kepada bapak ibu anggota," kata Meutya.
Meutya lantas menanyakan kepada pimpinan dan anggota Komisi I terkait keberlanjutan rapat jika tanpa kehadiran KSAD.
"Tidak apa-apa dimulai tanpa Pak KSAD atau bagaimana?" tanya Meutya.
Menanggapi pertanyaan itu, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono memandang agar sebaiknya rapat tetap dilanjutkan. Mengingat Panglima TNI dan kepala staf angkatan lainnya sudah kadung hadir di ruangan.
"Akan tetapi ya cukup menjadi catatan untuk ke depannya menjaga hubungan kerja kita biar bagaimanapun anggaran TNI AD kita yang buat bersama-sama," kata Dave.
Dave lantas meminta KSAD ke depan untuk bisa lebih menghormati Komisi I.
Berita Terkait
-
Panas Rapat Komisi VII DPR Berujung Ancaman Laporkan Kepala BRIN Ke KPK
-
Wakil Ketua DPR Dasco: Urusan Capres 2024 Tidak Tepat Dikaitkan dengan Presiden Jokowi
-
DPR Sudah Mengancam, Siapa yang Berhak Copot Jabatan Kepala BRIN?
-
Diusulkan Cak Imin, Wakil Ketua DPR Bakal Kaji Serius Gagasan Hapus Jabatan Gubenur
-
Bakal Banyak Suguhan Olahraga di 2023, Pemerintah Sebut Biar Orang Nggak Cuma Fokus Urusan Politik
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan