Suara.com - Beredar kabar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dipecat dari jabatannya. Dalam kabar yang beredar, Mahfud disebut dipecat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Kabar itu dibagikan oleh sebuah akun Facebook melalui video yang diunggah pada 26 Januari 2023. Lewat video itu, tertulis narasi jika Presiden Jokowi sedang melakukan reshuffle untuk bersih-bersih kabinet Indonesia Maju.
Sosok Mahfud MD kemudian disebut telah dipecat orang nomor satu di Indonesia itu dari jabatan sebagai Menko Polhukam.
Adapun narasi yang dibagikan sebagai berikut:
“BERSIH BERSIH KABINET. DI PECAT DARI MEKOPOLHUKAM. LANGKAH TEGAS JKW BIKIN MAHFUD BERAKHIR MENGENASKAN”
Lantas benarkah narasi tersebut?
PENJELASAN
Berdasarkan penelusuran Turnbackhoax.id -- jaringan Suara.com, kabar Presiden Jokowi sedang bersih-bersih kabinet dan memecat Mahfud MD dari jabatannya adalah tidak benar.
Faktanya, hingga sekarang tidak ada pengumuman resmi dari istana maupun informasi valid tentang Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Cek Fakta Kabar Menkopolhukam Mahfud MD Dipecat Jokowi, Benarkah?
Selain itu, isi video yang dibagikan akun Facebook itu menampilkan Presiden Jokowi yang mengatakan “akan saya copot”.
Walau begitu, pernyataan Jokowi itu bukan terkait reshuffle, melainkan potongan video yang diambil saat Jokowi dilantik kembali menjadi presiden pada 2019.
Video itu juga berisi potongan video yang menunjukkan Mahfud MD sedang diwawancarai dalam suatu acara khusus. Momen wawancara Mahfud itu ternyata sudah lama terjadi dan dipublikasikan oleh CNBC Indonesia pada 14 Agustus 2020.
Sementara terkait kabar pemecatan Mahfud MD, narasi yang dibacakan narator dalam justru sama sekali tidak membahas itu. Sebaliknya, narator malah membaca artikel dari Satu Pojok terkait kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi, di mana ini sudah dipublikasi sejak 26 April 2022.
KESIMPULAN
Dari penjelasan di atas, maka kabar Mahfud MD dipecat dari jabatan Menko Polhukam oleh Presiden Jokowi adalah kabar hoaks.
Berita Terkait
-
Manuver Cepat Nasdem Dalam 7 Hari, Surya Paloh Tancap Gas Demi Anies?
-
Usulan Penghapusan Pemilihan Calon Gubernur Berhembus, Jokowi Bilang Ini
-
Merek Mobil yang Pernah Berjasa ke Jokowi Esemka Bakal Mejeng di Gelaran IIMS, Bersanding dengan Merek Ternama Dunia
-
Gawat, Harga Beras Naik di Semua Provinsi, Jokowi: Saya Ingin Mengecek
-
Bos Bulog Diisukan Jadi Mentan Gantikan Syahrul Yasin Limpo, Buwas: Next Kita Mau Diapain Terserah
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi
-
GIPI Soroti Pungutan Wisman dalam Revisi UU Kepariwisataan: Industri Wisata Bisa Terdampak