'Tak Ada Kedaulatan Rakyat' Usulan Penghapusan Pilgub Dianggap Kemunduran Sistem Pemerintahan

Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menuai pro dan kontra setelah mengusulkan penghapusan pemilihan Gubernur.

Usulan yang dilontarkan Cak Imin itu dianggap sebagai kemunduran sistem pemerintahan Indonesia.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) sangat penting bagi masyarakat. Pasalnya, masyarakat merupakan wujud kedaulatan negara.

"Pemilihan bupati, gubernur, wali kota menjadi penting langsung dari rakyat karena kalau ditunjuk pemerintah kita kembali lagi model Orde Baru. Pada Orde Baru itu kan membuat pemerintah tidak ada warna, tidak ada kedaulatan rakyat," ujar Pangi pada Kamis (2/2/2023).

Menurutnya, jika gubernur dianggap tidak efektif dalam membantu peran pemerintah pusat, maka solusi harus dicari supaya jabatan itu menjadi mitra yang meneruskan kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan.

"Tidak efektif perpanjangan tangan pemerintah, bagaimana supaya efektif? Tentu harus ada kewenangan yang lebih bagus yang diberikan oleh pusat. Nah pusatnya juga enggak mau berikan kewenangan, pusatnya makin sentralistik," lanjutnya.

Ia prihatin karena gubernur tidak diberikan kewenangan lebih dalam mengurus daerahnya. Pangi meminta supaya wacana ini dikaji secara mendalam, jangan hanya sebatas reaksioner.

"Semua kewenangan semua di pusat, sehingga gubernur enggak terlalu banyak punya kewenangan. Ini yang harus dipikirkan karena menurut saya belum tentu juga pemilihan gubernur tidak langsung lagi belum tentu lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pilgub tidak langsung belum tentu berdampak baik karena melihat banyak gubernur yang dipilih masyarakat masih enggan menemui konstituennya.

Baca Juga: Ditanya Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur, Ini Reaksi Jokowi

"Sekarang bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung saja masih jarang ketemu masyarakat, jarang ke bawah. Apalagi ini hanya ditunjuk, tidak dipilih langsung oleh masyarakat, maka akan sulit lagi ketemu masyarakat," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.