Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM). Keberadaan SDM yang berkualitas diyakini dapat mengelola berbagai sumber daya dengan baik, termasuk yang dimiliki daerah di wilayah Papua. Upaya ini juga dapat mendukung tumbuhnya sektor swasta di daerah masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Ballroom Hotel Vega, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
Lebih lanjut Mendagri mengatakan, kepala daerah berperan penting dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, kepala daerah perlu mengelola anggaran tersebut salah satunya untuk memperkuat kapasitas SDM seperti melalui program pendidikan dan kesehatan.
"Maka tolong fokus pendidikan anak-anak kita ini ke depan, mereka harus tetap mengikuti (pendidikan) baik formal dan buka juga pendidikan informal sesuai dengan potensi lokal yang ada," ujarnya.
Mendagri mencontohkan pendidikan informal yang dapat diberikan Pemda kepada masyarakat sesuai potensi yang dimiliki. Menurutnya, apabila daerah tersebut terkenal dengan potensi perkebunannya, maka Pemda dapat mendorongnya melalui balai pelatihan perkebunan. Begitu pula dengan potensi lainnya seperti peternakan, pertambangan, maupun perikanan. Dengan demikian, berbagai potensi sumber daya tersebut dapat terkelola dengan baik.
Melalui bekal keahlian tersebut, kata Mendagri, masyarakat dapat membangun berbagai usaha sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi warga lainnya. Keberadaan sektor usaha ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing. Hal ini tentunya perlu didukung dengan kemudahan berusaha, baik bagi investasi dalam negeri maupun investasi asing, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Kuncinya di sana, sama investasi, membangunkan swasta di daerah masing-masing, baru bisa melompat (pertumbuhan ekonominya)," terang Mendagri.
Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Gubernur Papua, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Tengah, Pj. Gubernur Papua Selatan, Pj. Gubernur Papua Pegunungan, dan Pj. Gubernur Papua Barat Daya. Kemudian hadir pula Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bupati/wali kota se-tanah Papua, serta pihak terkait lainnya
Baca Juga: Bukan Orang Asli Papua, Arie Kriting Lahir dan Besar di Daerah Ini
Berita Terkait
-
Tindaklanjuti Aduan Pihak Lukas Enembe, Tapi Komnas HAM Tegaskan Tetap Hormati Proses Hukum di KPK
-
Provinsi Papua Tawarkan Surga Investasi dari Hasil Laut dan Pariwisata
-
Kala Janji KPK Ditagih Tersangka Korupsi Lukas Enembe, Ini Fakta-faktanya
-
Deretan Nama Saksi Kasus Lukas Enembe, 5 Orang Mangkir Dari Panggilan KPK
-
Profil Kim Ochi yang Ngaku Dibully Lantaran Punya Payudara Besar, Pernah Jualan Jamu di Papua
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!