Baru-baru ini, PDI Perjuangan (PDIP) menyinggung partai di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gemar impor pangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Sekjen PDIP tersebut mengatakan bahwa PDIP tengah menunggu momentum terkait dengan kerja sama antar partai untuk Pemilu 2024. Ia menyebut bahwa PDIP tidak cocok bekerja sama dengan partai yang selalu melakukan impor.
"Kalau PDI kan dalam fakta-fakta empirisnya selalu bekerja sama dengan partai lain. Karena spirit gotong royong sebagai saripati dari Pancasila itu. Tetapi dalam kerja sama ini melihat momentum, ada kesesuaian ideologi, kesesuaian platform, kesesuaian desain terhadap masa depan, cara pandang terhadap masa depan," ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan," tuturnya.
Hasto menyebutkan bahwa PDIP tidak merasa takut ketinggalan partai-partai lain untuk membentuk sebuah koalisi. Hasto memandang bahwa hal yang sangat wajar apabila saat ini partai saling membentuk koalisi.
Lebih lanjut, Hasto menyebut bahwa PDI Perjuangan ingin bekerja sama dengan partai yang memiliki kesamaan visi misi. Ia menyebut bahwa saat ini PDIP tengah fokus untuk memperluas pemilih.
Tanggapan Partai NasDem
Sindiran Hasto ini mengerucut pada dugaan menteri dari Partai NasDem. Kendati begitu, Partai NasDem tidak merasa tersindir dengan pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tersebut.
Melansir dari berbagai sumber, Wasekjen NasDem, Hermawi Taslim menyebutkan bahwa kebijakan impor pangan bukan keputusan menteri. Ia menyebut bahwa impor sendiri merupakan keputusan bersama dari sejumlah kementerian dan lembaga negara,
Baca Juga: CEK FAKTA: Ngerinya Penolakan Kampanye Anies Baswedan sampai Atribut dan Baliho Dibakar, Benarkah?
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Indonesia harus bisa berdaulat pangan. Ia mengatakan bahwa petani-petani di Indonesia bisa menghasilkan produk pangan sehingga tidak perlu lagi adanya impor pangan.
Hasto pun kemudian menyebut bahwa pemerintahan saat ini diisi oleh berbagai kepentingan partai. Ia menyebut bahwa hal itu disebabkan oleh PDIP yang tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri.
Hasto mengatakan bahwa PDIP saat ini bekerja sama dengan partai lain yang ada dalam pemerintahan. Ia kemudian menyinggung adanya partai yang lebih memilih impor pangan.
Hermawi sendiri menjelaskan bahwa prinsip NasDem adalah membangun kebersamaan antara partai meskipun pilihan politik berbeda.Ia menyebut perbedaan pilihan di Pilpres 2024 bukanlah penghalang untuk membangun silaturahmi.
Lebih lanjut, Hermawi menyebut bahwa partainya merasa PDIP masih sebagai sahabat sesama parpol, hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran Puan Maharani secara resmi untuk mewakili Megawati menyambangi kantor NasDem beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, urusan sindir menyindir biarlah menjadi urusan dari Hasto sendiri. Hermawi menyebut pernyataan Surya Paloh yang menyebut keinginan bertemu dengan PDIP atau Megawati itu hanya menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan kemungkinan Surya Paloh untuk bertemu dengan Megawati.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Ngerinya Penolakan Kampanye Anies Baswedan sampai Atribut dan Baliho Dibakar, Benarkah?
-
Polemik Parkiran Kedai Bakmi di Jakpus Tutupi Perumahan Warga, PDIP Salahkan Respons Pemprov DKI
-
Reshuffle Rabu Pon Tak Terwujud, Surya Paloh Pegang Rahasia Jokowi?
-
Apakah Hari Valentine 2023 Libur Sekolah? Ini Aturan Tanggal Merah SKB 3 Menteri Terbaru
-
Bantah Surya Paloh Ingin Bertemu Megawati, NasDem: Hasto Salah Alamat
Terpopuler
- 4 Seri MacBook yang Harganya Terjun Bebas di Awal 2026, Mulai Rp8 Jutaan
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu Terdekat di Jakarta
- Ayatollah Ali Khamenei Diklaim Tewas, Foto Jasadnya Ditunjukkan ke Benjamin Netanyahu
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
Pilihan
-
Kedubes AS Diserang, Cristiano Ronaldo Tinggalkan Arab Saudi
-
Bukan Cuma Bupati! KPK Masih Kejar Sosok Penting Lain Terkait OTT Pekalongan
-
Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
-
Iran Bombardir Kantor Benjamin Netanyahu Pakai Rudal Hipersonik, Kondisinya Belum Diketahui
-
Istri Ayatollah Ali Khamenei Juga Gugur Sehari Setelah Sang Suami, Dibom Israel-AS
Terkini
-
Kedubes AS di Arab Saudi Tutup Total Usai Serangan Drone, Layanan Darurat Dibatalkan
-
Mudik Gratis 2026: Telkom Mulai Buka Pendaftaran, Siapkan 27 Bus dan 3 Rute Kapal Laut Untuk Pemudik
-
Pimpinan Ponpes di Lombok Lecehkan Santriwati Modus Manipulasi Doktrin, Polisi Sita Kondom
-
Perkuat Layanan Digital PMI, Finnet dan KP2MI Resmikan Kerja Sama Strategis
-
Kasus Suap CPO Rp60 Miliar, Hakim Perintahkan Jaksa Proses Hukum Pemilik Wilmar dan Musim Mas
-
Advokat Marcella Santoso Divonis 16 Tahun Penjara, Terbukti Suap Hakim Kasus CPO dan TPPU
-
Operasional Bus Listrik Diperluas, Infrastruktur Banjir Ikut Dibenahi
-
Timur Tengah Memanas, Pengamat Ungkap Alasan Koalasi Barat Berpikir Ulang Serang Iran
-
Polda Metro Jaya Kerahkan 1.255 Personel Amankan Persija vs Borneo FC di JIS
-
Wajah Baru Musrenbang Semarang: Fokus Kebutuhan Riil Warga di Lapangan