Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tidak ada lagi Dewan Kolonel, suatu perkumpulan yang sebelumnya dibuat sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung pancalonan Puan Maharani sebagai presiden 2024.
Kendati sudah tidak ada, Masinton mengakui, pihaknya masih kerap kumpul-kumpul.
"Oh enggak ada itu (Dewan Kolonel). Ya kalau kami kan kumpul-kumpul karena akar PDI Perjuangan ini guyub, jadi kami selalu guyub baik di fraksi maupun di partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Kekinian perkumpulan sejumlah kader PDIP itu tidak lagi membawa-bawa nama Dewan Kolonel. Terbaru, Masinton mengatakan pihaknya memberi istilah fans club Puan atau penggemar Puan.
"Ya kami kan fans club-nya Mbak Puan," kata Masinton.
Tetapi fans club Puan itu ditegaskan Masinton bukan untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Mereka memahami urusan pencalonan sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masinton berujar pihaknya patuh dan tegak lurus arahan Megawati.
"Ya sebagai komunitas ya kami menggeliat terus ketika ibu putuskan siapapun kami akan tegak lurus karena kan komitmen dan loyalitas kami ke partai. Ketika pimpinan partai putusan A atau B kami ikut," ujarnya.
Adapun Masinton menjelaskan kegiatan yang dilakukan perkumpulan penggemar Puan. Salah satunya ialah mendukung tugas-tugas Puan selaku Ketua DPR RI.
"Kami? Ya banyak hal lah ya, terutama men-support tugas-tugas beliau sebagai Ketua DPR RI. Kami kan anggota Fraksi PDIP di DPR RI makanya ya tadi di-aupport itu
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Sementara itu terkait pencalonan presiden dari PDIP, Masinton menegaskan mereka ikut dan patuh keputusan Megawati, sekalipun fans club Puan memiliki preferensi.
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Tag
Berita Terkait
-
Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
-
JoMan Bermanuver Dukung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Monggo Saja, Kita Tak Bisa Kendalikan Dewan Kopral Itu
-
Ingin Kalahkan Anies Baswedan, PDIP Duetkan Wong Kito, Yakin Menang di Pulau Jawa?
-
Membaca Peluang Kemenangan Pilpres 2024 Jika KIB dan KIR Bersatu, Yakin Bisa Menang Telak?
-
Nama Gibran Masuk Bursa Cagub DKI 2024, PDIP: Bukan karena Anak Jokowi
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
Terkini
-
Menteri P2MI: Ada 352 Ribu Lowongan Kerja di Luar Negeri, Baru 20 Persen WNI yang Lamar
-
Pramono Sebut Harimau Kurus Viral di Ragunan Miliknya: Mungkin Kangen Sama Saya
-
Menpan RB Siap Patuhi Putusan MK: Polisi Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, Tak Ada Celah Lagi
-
KPK Tegaskan Status Setyo Budiyanto: Sudah Purnawirawan, Aman dari Putusan MK
-
Menteri Hukum Pastikan KUHAP Baru Langsung Jalan Usai Disahkan Presiden, Bareng KUHP Pada 2026
-
Stop Buang Uang! Rahasia BRIN Perpanjang Umur Infrastruktur Pakai Ekstrak Kulit Buah dan Daun Teh
-
Benarkah KUHAP Baru Bisa Mengancam? Ini Isi Lengkap Pasal-pasal Soal Penyadapan Hingga Penahanan
-
Drama Penangkapan Maling Motor di Cengkareng: Ada Wanita dan Pengakuan Palsu!
-
Ultimatum Pramono ke Transjakarta: Citra Perusahaan Tak Boleh Rusak, Tindak Tegas Pelaku Pelecehan
-
Jurus Pramono Anung Agar Insiden SMAN 72 Tak Terulang: Konten Medsos Pelajar Jakarta akan 'Disortir'