Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tidak ada lagi Dewan Kolonel, suatu perkumpulan yang sebelumnya dibuat sejumlah anggota Fraksi PDIP untuk mendukung pancalonan Puan Maharani sebagai presiden 2024.
Kendati sudah tidak ada, Masinton mengakui, pihaknya masih kerap kumpul-kumpul.
"Oh enggak ada itu (Dewan Kolonel). Ya kalau kami kan kumpul-kumpul karena akar PDI Perjuangan ini guyub, jadi kami selalu guyub baik di fraksi maupun di partai," kata Masinton di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).
Kekinian perkumpulan sejumlah kader PDIP itu tidak lagi membawa-bawa nama Dewan Kolonel. Terbaru, Masinton mengatakan pihaknya memberi istilah fans club Puan atau penggemar Puan.
"Ya kami kan fans club-nya Mbak Puan," kata Masinton.
Tetapi fans club Puan itu ditegaskan Masinton bukan untuk mendorong Puan menjadi calon presiden. Mereka memahami urusan pencalonan sepenuhnya kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Masinton berujar pihaknya patuh dan tegak lurus arahan Megawati.
"Ya sebagai komunitas ya kami menggeliat terus ketika ibu putuskan siapapun kami akan tegak lurus karena kan komitmen dan loyalitas kami ke partai. Ketika pimpinan partai putusan A atau B kami ikut," ujarnya.
Adapun Masinton menjelaskan kegiatan yang dilakukan perkumpulan penggemar Puan. Salah satunya ialah mendukung tugas-tugas Puan selaku Ketua DPR RI.
"Kami? Ya banyak hal lah ya, terutama men-support tugas-tugas beliau sebagai Ketua DPR RI. Kami kan anggota Fraksi PDIP di DPR RI makanya ya tadi di-aupport itu
Baca Juga: Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
Sementara itu terkait pencalonan presiden dari PDIP, Masinton menegaskan mereka ikut dan patuh keputusan Megawati, sekalipun fans club Puan memiliki preferensi.
"Ya kami punya preferensi kan, preferensi kami Mbak Puan sebagai kami anggota fraksi, kalau keputusan kan parpol yang punya keputusan, pimpinan partai," kata Masinton.
Fakta-fakta Dewan Kolonel
Upaya politisi PDI Perjuangan Johan Budi untuk mendongkrak popularitas Puan Maharani menuju Pilpres 2024 harus terhenti. Johan Budi dijatuhi sanksi oleh partainya karena berinisiatif membentuk Dewan Kolonel beberapa waktu lalu.
Dewan Kolonel sendiri merupakan sebuah tim internal PDI Perjuangan yang bertugas untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas Puan Maharani agar bisa meraih kursi presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Namun nyatanya inisiatif tersebut berbuah sanksi dari partai. Johan Budi dan sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya dikenakan sanksi peringatan keras.
Tag
Berita Terkait
-
Terbuka Gabung ke KIB atau KIR di Pilpres 2024, PDIP: Tapi Kalau ke Koalisi Perubahan Mohon Maaf
-
JoMan Bermanuver Dukung Prabowo di Pilpres 2024, PDIP: Monggo Saja, Kita Tak Bisa Kendalikan Dewan Kopral Itu
-
Ingin Kalahkan Anies Baswedan, PDIP Duetkan Wong Kito, Yakin Menang di Pulau Jawa?
-
Membaca Peluang Kemenangan Pilpres 2024 Jika KIB dan KIR Bersatu, Yakin Bisa Menang Telak?
-
Nama Gibran Masuk Bursa Cagub DKI 2024, PDIP: Bukan karena Anak Jokowi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil
-
Esra Erkomay: Deteksi Dini Harus Jadi Budaya Agar Kanker di Indonesia Bukan Lagi Vonis Mati
-
Pramono Sebut Parpol Bisa Beli Nama Halte, NasDem Langsung Incar Naming Rights Gondangdia
-
Nekat Foto di Jalur Maut Sitinjau Lauik, Rombongan Arteria Dahlan Bikin Polisi Kena Getahnya!
-
Operasi Imigrasi Sapu Bersih, 346 WNA Diciduk dalam 5 Hari
-
Tolak 'War Tiket Haji', Maman DPR: Ibadah Bukan Ajang Kompetisi Klik Internet!
-
1,5 Tahun Menjabat, Kepercayaan Publik pada Prabowo Tembus 75,1 Persen, MBG Jadi Faktor Utama
-
Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 74,1 Persen, Program MBG Jadi Faktor Utama