Profil Alfian Tanjung, Ustaz Kontroversial Diduga Sindir Jokowi dan Gibran

Suara.com - Sosok Ustaz Alfian Tanjung tak henti-hentinya menuai kontroversi sepanjang perjalanan kariernya sebagai seorang pendakwah. Alfian Tanjung juga sempat bermasalah dengan hukum atas kasus ujaran kebencian meskipun akhirnya menempuh putusan lepas alias onslag.

Kini, seorang warganet bahkan menyinggung Alfian yang tak kapok-kapok dan kembali membuat kontroversi. Alfian Tanjung mengunggah sebuah video ceramah yang menyinggung seorang tokoh politik yang diduga merupakan Gibran Rakabuming Raka.

Dugaan tersebut mencuat lantaran Alfian menyebut 'anak pak RW' yang diduga adalah Jokowi dan menyinggung soal sosok tersebut sedang disiapkan menjadi Gubernur Jawa Tengah sebagai proses pijakan karier menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden RI.

"Coba sekarang, siapa yang siap jadi Gubernur DKI Jakarta. Ternyata kan anaknya pak RW yang siap jadi Gubernur DKI Jakarta. Sekarang dia disiapkan dulu jadi Gubernur Jawa Tengah. Sebagai sebuah proses maka nanti akan jadi Gubernur baru Presiden loh," ujar Alfian melalui video yang dibagikan warganet via Twitter.

Profil Alfian Tanjung yang kontroversial

Alfian Tanjung berprofesi sebagai seorang ustaz atau pendakwah. 

Melansir laman PDDikti Kemendikbud Ristek, Alfian Tanjung juga mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA).

Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Alfian mengklaim dirinya adalah seorang Pakar Anti Komunis di Indonesia dan kerap menyerukan isu PKI.

Hobi goreng PKI, dulang sederet kontroversi

Baca Juga: Mahfud MD Disebut Jokowi Punya Potensi Capres 2024

Alfian Tanjung di mata publik adalah seorang pendakwah yang getol membahas isu PKI. Bahkan dirinya sempat berakhir dipolisikan lantaran ceramahnya yang demikian.

Salah satu ceramahnya pernah menuding pejabat dalam negeri diwajibkan ikut pelatihan yang diselenggarakan Partai Komunis Tiongkok di RRT.

“Dia cari saya, ‘ustaz-ustaz saya mau kasitahu, kami ini di Kementerian Departemen Dalam Negeri sejak masa Pak Tjahjokumolo, kami eselon-eselon tinggi kami wajib untuk pendidikan khusus di Partai Komunis China di Beijing. Ini bukan saya yang ngomong loh, saya cuma ceritain omongan orang itu,” cerita Alfian.

Alfian menyinggung dua instansi yang turut mengirim pejabatnya ke Tiongkok untuk memperoleh pendidikan tersebut, yakni Kemendagri dan Polri.

“Itu yang terjadi juga di Kepolisian. pertengahan di 2019 semua orang bisa lihat di berbagai media online, perwira-perwira bintang dua atau tiga yang akan naik pangkat atau berjabatan di seluruh Indonesia diwajibkan pendidikan khusus di PKC,” ungkapnya.

Tuding Wiji Thukul komunis