Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) mendapatkan pertanyaan apakah mulai cemas melihat bakal calon presiden atau capres 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan, sudah mulai melakukan safari politik. Pertanyaan dari wartawan itu pun langsung dijawab PDIP dengan menohok.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya fokus bergerak bersama-sama, bukan secara individu. Tak seperti Anies yang bersafari seorang diri, PDIP bakal menggerakkan seluruh anggota kader mereka untuk menyatu dengan rakyat.
"Bagi PDI Perjuangan, calon (presiden) ini kan tidak berdiri sendiri, bergerak kemana-kemana," ucap Hasto di sekolah partai DPP PDIP Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga secara menohok menyentil adanya pihak yang bergerak sendiri dalam urusan pencapresan. Menurutnya jika capres tidak bergerak secara kolektif, tetapi hanya perorangan, maka situasi itu dinilai hanya melahirkan banyak utang.
"Jadi pergerakannya (capres dari PDIP) kolektif, bukan orang per-orang. Kalau (capres) orang per-orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," tegas Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto juga sesumbar menyebut partainya sudah membuktikan kesuksesan mereka. Ini berdasarkan kemenangan dalam pemilu dua kali beruntun dan berhasil mengantar Jokowi menjadi presiden dua periode beruntun.
Pencapaian itu masih ditambah dengan catatan baik PDIP, di mana partai berlambang banteng itu sukses meraih kemenangan di 18 provinsi sekaligus dalam Pemilu 2019.
"Sudah dibuktikan ketika Bapak Jokowi dicalonkan pada (Pemilu) tahun 2014 dan 2019. Terbukti PDIP mampu menang di 18 Provinsi di tahun 2019," ujar Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto menandaskan bahwa keputusan PDIP dalam menentukan capres 2024 ada di tangan Megawati. Karena itu, PDIP tidak merasa panik dan terburu-buru dalam mendeklarasikan capres.
Baca Juga: Tiba di Kantor PKS Naik Delman, Anies Baswedan Disambut Simpatisan: PKS Menang Anies Presiden
Hasto menyatakan bahwa PDIP masih menanti momentum yang tepat. Menurutnya, capres yang bakal dipilih tidak dinilai dari cepat atau lambatnya deklarasi, tetapi dari kualitas calon itu sendiri.
"Sekali lagi, bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketua umum ibu Megawati Soekarnoputri," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Tiba di Kantor PKS Naik Delman, Anies Baswedan Disambut Simpatisan: PKS Menang Anies Presiden
-
Cawapres Masih Buntu, Koalisi Perubahan Disarankan Gandeng Tokoh Non Partai sebagai Jalan Tengah
-
Heboh Megawati Singgung Soal Ibu-ibu Hadir ke Pengajian, Annisa Pohan: Berbagi Ilmu
-
PDIP Tegaskan Tak Sudi Bergabung Dengan Koalisi Perubahan: Kami Jelas Beda!
-
Tak Ada SBY di Antara AHY dan Surya Paloh, Deal-dealan NasDem dan Demokrat Belum Final?
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
Terkini
-
Menteri Hukum Ultimatum PPP: Selesaikan Masalah Internal atau AD/ART Jadi Penentu
-
Satu Bulan Tragedi Affan Kurniawan: Lilin Menyala, Tuntutan Menggema di Benhil!
-
Polemik Relokasi Pedagang Pasar Burung Barito, DPRD DKI Surati Gubernur Pramono Anung
-
Siapa Ketum PPP yang Sah? Pemerintah akan Tentukan Pemenangnya
-
KPAI Minta Polri Terapkan Keadilan Restoratif untuk 13 Anak Tersangka Demonstrasi
-
Program Magang Fresh Graduate Berbayar Dibuka 15 Oktober, Bagaimana Cara Mendaftarnya?
-
DPR RI Kajian Mendalam Putusan MK soal Tapera, Kepesertaan Buruh Kini Sukarela
-
Setelah Kasih Nilai Merah, ICW Tagih Aksi Nyata dari Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun
-
DPRD DKI Kaget Dana Transfer Pusat ke Jakarta Dipangkas, APBD 2026 Terancam Turun