Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP) mendapatkan pertanyaan apakah mulai cemas melihat bakal calon presiden atau capres 2024 dari Partai NasDem, Anies Baswedan, sudah mulai melakukan safari politik. Pertanyaan dari wartawan itu pun langsung dijawab PDIP dengan menohok.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya fokus bergerak bersama-sama, bukan secara individu. Tak seperti Anies yang bersafari seorang diri, PDIP bakal menggerakkan seluruh anggota kader mereka untuk menyatu dengan rakyat.
"Bagi PDI Perjuangan, calon (presiden) ini kan tidak berdiri sendiri, bergerak kemana-kemana," ucap Hasto di sekolah partai DPP PDIP Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini juga secara menohok menyentil adanya pihak yang bergerak sendiri dalam urusan pencapresan. Menurutnya jika capres tidak bergerak secara kolektif, tetapi hanya perorangan, maka situasi itu dinilai hanya melahirkan banyak utang.
"Jadi pergerakannya (capres dari PDIP) kolektif, bukan orang per-orang. Kalau (capres) orang per-orang sendiri yang bergerak, nanti dia akan banyak utang," tegas Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto juga sesumbar menyebut partainya sudah membuktikan kesuksesan mereka. Ini berdasarkan kemenangan dalam pemilu dua kali beruntun dan berhasil mengantar Jokowi menjadi presiden dua periode beruntun.
Pencapaian itu masih ditambah dengan catatan baik PDIP, di mana partai berlambang banteng itu sukses meraih kemenangan di 18 provinsi sekaligus dalam Pemilu 2019.
"Sudah dibuktikan ketika Bapak Jokowi dicalonkan pada (Pemilu) tahun 2014 dan 2019. Terbukti PDIP mampu menang di 18 Provinsi di tahun 2019," ujar Hasto.
Dalam kesempatan ini, Hasto menandaskan bahwa keputusan PDIP dalam menentukan capres 2024 ada di tangan Megawati. Karena itu, PDIP tidak merasa panik dan terburu-buru dalam mendeklarasikan capres.
Baca Juga: Tiba di Kantor PKS Naik Delman, Anies Baswedan Disambut Simpatisan: PKS Menang Anies Presiden
Hasto menyatakan bahwa PDIP masih menanti momentum yang tepat. Menurutnya, capres yang bakal dipilih tidak dinilai dari cepat atau lambatnya deklarasi, tetapi dari kualitas calon itu sendiri.
"Sekali lagi, bahwa momentum yang tepat kapan calon itu akan diumumkan itu adalah kewenangan ketua umum ibu Megawati Soekarnoputri," tandasnya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Tiba di Kantor PKS Naik Delman, Anies Baswedan Disambut Simpatisan: PKS Menang Anies Presiden
-
Cawapres Masih Buntu, Koalisi Perubahan Disarankan Gandeng Tokoh Non Partai sebagai Jalan Tengah
-
Heboh Megawati Singgung Soal Ibu-ibu Hadir ke Pengajian, Annisa Pohan: Berbagi Ilmu
-
PDIP Tegaskan Tak Sudi Bergabung Dengan Koalisi Perubahan: Kami Jelas Beda!
-
Tak Ada SBY di Antara AHY dan Surya Paloh, Deal-dealan NasDem dan Demokrat Belum Final?
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari