Suara.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengapresiai kinerja Kementerian Keuangan yang bergerak menangani kepemilikan harta kekayaan jumbo milik pegawai Direktorat Jenderal pajak Rafael Alun Trisambodo.
Rafael Alun Trisambodo merupakan ayah dari Mario Dandy Satrio, pelaku penganiayaan terhadap Dabid (17). Dalam LHKPN, Rafael diketahui memiliki harta kekayaan fantastis mencapai Rp56 miliar.
Harta kekayaan itu diketahui seiring dengan viralnya kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap anak pengurus GP Ansor.
"Kita apresiasi langkah-langkah Depkeu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Imron Rosyadi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (25/2/2023).
Kemenkeu di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung langkah hukum yang dilakukan pihak kepolisian dan mengecam gaya hidup mewah hingga mendalami kekayaan anak buahnya.
Imron Rosyadi mengatakan bahwa yang dilakukan Kemenkeu merupakan langkah yang benar. Setiap pihak terkait berhak untuk melakukan penilaian apakah wajar atau tidak.
"Saya kira semua pihak berhak untuk melakukan semacam penilaian ini, wajar atau tidak. Tapi menurut saya, ini lagi ada proses yang dilakukan internal Depkeu terhadap ayahnya Mario Dandy. Itu akan diperiksa secara internal," ujar dia.
Menteri Keuangan telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen) beserta Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Ditjen Pajak agar memanggil Rafael Alun untuk pemeriksaan. Termasuk mencopot yang bersangkutan sebagai Kasubag Kanwil DJP Jakarta Selatan II.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diketahui telah memberikan instruksi kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk memeriksa harta Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II Rafael Alun Trisambodo.
Baca Juga: Keluhkan Denda Pajak 70 Juta, Babe Cabita: Aku Gak Sanggup!
Untuk memudahkan proses pemeriksaan yang dimulai pada Kamis (23/2), Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Keluhkan Denda Pajak 70 Juta, Babe Cabita: Aku Gak Sanggup!
-
Pasal yang Menjerat Mario Dandy dan Shane Lukas Buntut Aniaya Anak Pengurus GP Ansor
-
Punya Rumah di Kawasan Elit Yogyakarta, Ayah Mario Dandy Juga Koleksi Mobil dan Motor Mewah
-
Bukan A, Polisi Ungkap Tersangka Baru yang Rekam Kejadian Penganiayaan oleh Mario Dandy
-
Sri Mulyani Soroti Gaya Hidup Hedon Anak Buahnya
Terpopuler
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- Biar Terlihat Muda Pakai Lipstik Warna Apa? Ini 5 Pilihan Shade yang Cocok
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
- 7 HP Flagship Terkencang Versi AnTuTu Februari 2026, Jagoannya Gamer dan Multitasker
- Kenapa Pajak Kendaraan Jateng Naik, tapi Jogja Tidak? Ini Penjelasannya
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Fakta Baru CCTV: Korban Kecelakaan Maut Transjakarta di Pondok Labu Sempat Sempoyongan
-
Fokus Kerja Dulu: Meski Didukung Relawan, Prabowo Kirim Pesan Mengejutkan Jelang Pemilu 2029
-
Jadwal Mudik Gratis Pemprov Jakarta, Perjalanan Balik ke Ibukota Juga Gratis
-
Detik-Detik Mengerikan! Tembok Pagar Raksasa Ambruk di SMPN 182 Kalibata, Kok Bisa?
-
BMKG: Cuaca Hari Ini Hujan Lebat hingga Sangat Lebat Hampir di Semua Daerah
-
Diversifikasi Kearifan Lokal Desa Citengah dalam Pengembangan Desain Batik
-
Bisakah Sea Farming Berbasis Adat Menyelamatkan Ekonomi Nelayan Pesisir?
-
Indonesia Hadapi Tiga Krisis Lingkungan: Apa Dampaknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Cerita Rocky Gerung Bantu Prabowo 'Serang Balik' Jokowi lewat Buku Francis Fukuyama
-
PDIP Soroti Prajurit TNI di Bawah Kendali BOP: Beresiko Tinggi Secara Politik Maupun Militer