Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri turut buka suara terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh putra eks pejabat pajak yang belakangan ini menjadi sorotan dan buah bibir publik.
Megawati merasa prihatin atas kasus yang telah menimpa Ditjen Pajak Kemenkeu belakangan ini. Presiden RI ke-5 ini menyebut bahwa keprihatinannya tersebut bertuju pada kondisi para pegawai pajak yang tidak taat membayar pajak dan kerap hidup dengan hedon atas kekayaannya.
Berikut 4 poin pernyataan Megawati soal kasus Ditjen Pajak:
Prihatin dengan kasus Ditjen Pajak
Megawati Soekarnoputri tersebut merasa sangat prihatin atas kasus yang telah menimpa Ditjen Pajak baru-baru ini.
Ia juga menyayangkan perilaku dan kondisi para pegawai pajak yang hidup bergelimang harta tetapi tidak taat dalam membayar pajak.
Setiap warga berhak mendapat manfaat adil dari pajak
Putri Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menekankan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan manfaat yang adil dari hasil pengelolaan pajak.
Ia tidak mengecualikan baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu miskin ataupun kaya, masih memiliki hak yang sama jika memang memiliki kemauan. Ia berharap terjadi pembersihan untuk Indonesia.
Baca Juga: Said Aqil Siradj Tegaskan Ulama dan Warga Tak Usah Bayar Pajak Jika Hal Ini Terjadi
Dukung Kemenkeu melakukan ‘pembersihan’ di lingkungannya
Megawati Soekarnoputri mengaku memberikan dukungan penuh kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kementeriannya.
Ia menyebut bahwa dirinya mendukung 100 persen penuh kepada Sri Mulyani terkait dengan masalah yang sangat memalukan di bidang keuangan terlebih lagi di bidang pajak.
Sebut “Untuk Apa Merdeka, Kalau Rakyatnya, Sudahlah”
Dalam pernyataannya yang mengungkapkan keprihatinan atas kasus yang terjadi di Ditjen Pajak ini, Megawati menyebutkan sebuah pernyataan.
“Untuk apa Indonesia merdeka kalau rakyatnya sendiri, birokratnya sendiri, sudahlah,” tutur Megawati seperti kehabisan kata untuk menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.
Berita Terkait
-
Said Aqil Siradj Tegaskan Ulama dan Warga Tak Usah Bayar Pajak Jika Hal Ini Terjadi
-
Pejabat Bea dan Cukai Berpotensi Terlibat Kasus Korupsi Setelah Efek Domino dari Pejabat Pajak
-
Kembali Viral! Aduan Tentang Petugas Pajak Tak Digubris Sri Mulyani Sejak Dua Tahun Lalu:Cepat Sekali Keputusan yang Ibu Ambil
-
Frontal! Sri Mulyani Bongkar Lonjakan Harta Kekayaan Pejabat Pajak Suryo Utomo
-
Megawati Soekarnoputri Sindir Ibu-Ibu Doyan ke Pengajian, Jawaban Kiai NU Makjleb: Peran Utama Ibu Melahirkan Imam
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Indonesia Marah Besar di PBB Setelah 3 Pasukan TNI Gugur Akibat Serangan Militer Israel
-
Mendagri Terbitkan SE, Atur Ketentuan Transformasi Budaya Kerja bagi ASN Pemda
-
Tak Semua ASN Bisa WFH, Ini Daftar Sektor Pelayanan Publik yang Tetap Wajib Masuk Kantor
-
Update Kasus TPKS Gedung DPP Bapera: Konfrontir Saksi Berujung Ricuh, Polisi Amankan Pelaku
-
WFH ASN Bukan Work From Anywhere, Kemenag Tegaskan Pegawai Harus Standby di Rumah
-
Indonesia Berduka Nama Personel UNIFIL yang Tewas Dibacakan Lantang di Depan Dewan Keamanan PBB
-
Belajar dari Zebra Cross 'Pac-Man', Pemprov DKI Diminta Wadahi Kreativitas Warga di Fasilitas Publik
-
Perang Iran di Depan Mata? Ribuan Tentara AS Mendarat, Trump Minta Negara Arab 'Bayar' Perang
-
DPR Minta Pemerintah Awasi Ketat ASN yang WFH Jumat: Harus Benar-benar Kerja!
-
Waspada Kemarau Panjang 2026, DPR RI Minta Kemenhut Perkuat Koordinasi Cegah Karhutla