"Ini kan kurang fair. Seharusnya anggaran dan SDM perawatan ini dialokasikan cukup untuk menangani fasilitas pertamina secara nasional," ujar Mulyanto.
Mulyanto meminta agar seluruh jajaran Pertamina dievaluasi. Ia bahkan turut menyebut sosok Komisaris Utama (Komut) Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga harus dievaluasi.
Termasuk kinerja komisaris utama, Bapak Ahok, yg bertanggung jawan terhadap pengawasan perusahaan dan membawahi Komite Resiko.
Mulyanto mengungkapkan, setelah kunjungan ke lokasi kebakaran Plumpang, rencananya Komisi VII akan memanggil pihak Pertamina. Pemanggilan tersebut dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2023 atau Jumat besok.
Disinggung soal dugaan unsur kesengajaan atau sabotase, Mulyanto menyebut dirinya belum melihat ada motif-motif tertentu seperti sabotase atau kesengajaan.
Sementara itu, anggota Komisi VII lainnya, Diah Nurwitasari mengatakan, dari hasil berdialog dengan pihak Pertamina, upaya investigasi sudah dilakukan atas insiden sejumlah kebakaran yang melanda depo atau kilang Pertamina.
"Dan investigasinya itu melibatkan baik secara internal maupun ada investigasi dari pihak ketiga. Jadi artinya, sebuah penilaian yang bukan semata-mata berasal dari internal Pertamina itu sendiri," ujar Diah.
"Dari beberapa hasil investigasi yang dikemukakan kepada kami, ya secara umum mencuat bahwa yang pertama banyak persoalan itu. Misalkan terkait dengan petir, jadi versi dari Pertamina adalah memang berdasarkan penelitian katanya gitu yah, bahwa karakteristik petir di Indonesia ini berbeda dengan karakteristik di negara negara subtropis. Sementara alat penangkal petir atau perlindungan terhadap petir yang dipasang banyak yang berasal dari negara-negara subtropis," sambungnya.
Diah kemudian juga menyoroti soal manajemen Pertamina. Di mana pengawasan di lapangan, pemeriksaan, kecermatan untuk memeriksa setiap kondisi yang ada.
Baca Juga: Yang Kembali Terbakar di Plumpang
"Dan ya boleh jadi memang sebetulnya di Pertamina kan diterapkan satu standar porsedur yang safety yang tinggi. Nah ini tidak boleh terjadi kelalaian," katanya.
Desakan Dirut-Komut Pertamina Mundur Atau Dimundurkan
Di sisi lain, pengamat ekonomi energi, Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, Direktur Utama, Nicke Widyawati dan Komisaris Pertamina harus mundur pascaterjadinya kebakaran di Depo Pertamina Plumpang.
"Kalau bisa, mundur atau dimundurkan," ujar Fahmy, Rabu (8/3/2023).
Langkah itu menurutnya harus dilakukan, bila tidak ada tanggung jawab dari Pertamina atas terjadinya kebakaran depo Plumpang. Apalagi peristiwa itu telah merenggut 19 nyawa manusia.
"19 nyawa ini tidak bisa diabaikan, Dirut dan Komisaris Pertamina harus mundur atau diganti. Kalau tidak mau, Erick Thohir yang harus mengganti," katanya.
Berita Terkait
-
Yang Kembali Terbakar di Plumpang
-
Terbaru! Muncul Lagi Surat Santunan Korban Kebakaran Tanpa Logo Pertamina, Poin Dilarang Menuntut Dihapus
-
Masih Bau Bangkai dan Asap, PDIP Minta Tempat Tinggal Korban Kebakaran Plumpang Diperhatikan
-
Klarifikasi Pertamina soal Santunan Rp 10 Juta ke Korban Kebakaran Depo Plumpang untuk Tidak Tuntut Perusahaan
-
'Jangan Hanya Salah Satu Direksi' Erick Thohir Diminta Berani Pecat Ahok Usai Kebakaran Depo Plumpang
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK
-
Proyek Dikebut! Stasiun JIS Siap Beroperasi Juni 2026, Warga Bisa Naik KRL Langsung ke Stadion
-
Terungkap! OTT KPK di Tulungagung Diduga Terkait Skema Pemerasan
-
OTT KPK Tulungagung: 13 Orang Dibawa ke Jakarta, Bupati Ikut Diperiksa
-
Bupati Tulungagung Kena OTT KPK, Uang Ratusan Juta Ikut Disita
-
Kasus Pegawai KPK Gadungan Peras Sahroni, Ketua KPK Minta Tunggu Hasil Pemeriksaan Polisi
-
Jakarta Jadi Kota Paling Aman ke-2 di ASEAN, Tapi Pramono Akui Masih Ada Premanisme
-
Pramono Anung Larang Ondel-Ondel Ngamen di Jalan Jakarta, Ini Alasannya
-
DPRD DKI Bentuk Pansus, Target Jakarta Bebas Sampah 2030
-
Sampah Setinggi 6 Meter di Pasar Induk Kramat Jati Berhasil Dibersihkan