Keberadaan Proyek PLTA Batang Toru Ancam Habitat Orangutan Endemik Tapanuli Hingga Kelestarian Lingkungan

Menanggapi temuan tersebut, Executive Vice President Konstruksi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi PLN Weddy Bernadi Sudirman mengklaim jika PLTA Batang Toru yang menggunakan tenaga air merupakan bagian energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan.

"Soal temuan BPK, listrik sudah surplus dan lain-lain, hal ini adalah hal yang menarik yang harus kita bicarakan bersama, bukan hanya dari aspek satu sisi saja. Karena memang kalau kita lihat angka-angka, kadang kita suka mislead. Ambil contoh, pembangkit listrik 50 ribu MW, sedangkan kebutuhan 40 ribu MW, lalu dibilang over supply, tapi orang lupa kalau Indonesia ini negara kepulauan, sistem kelistrikan Sumatera dan Jawa Sampai saat ini belum nyambung," ujar dia.

"Jadi ada beberapa data yang kita harus duduk bareng."

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, parlemen siap mendengar argumentasi dari dua pihak.

"Sehingga kita bisa buka data dari banyak pihak, lalu kita dapat mengambil keputusan yang baik," ujar dia.

Ia juga menegaskan, orangutan termasuk dalam satwa langka yang dilindungi sehingga berbagai pembangunan yang dibangun di daerah habitat satwa harus mendapat perhatian khusus.

"Keberadaan orangutan yang hampir punah menjadi catatan penting. Sehingga kita harus berkomunikasi dengan sangat banyak pihak. Kalaupun PLTA itu dianggap penting, maka harus dibangun dengan ramah" ujarnya.

"Kalau orangutan sampai punah itu, akan menjadi sejarah kelam catatan kelam menjadi bagian kita menghilangkan peradaban".

Sementara itu, Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menegaskan bahwa pemenuhan energi listrik tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan yang berdampak pada kepunahan satwa langka yang dilindungi dan menimbulkan beban keuangan negara yang semakin tinggi.

Baca Juga: Forina Mengutuk Keras Pembubaran Paksa Diskusi PLTA Batang Toru: Menghambat Kebebasan Bicara!

Sempat Dipaksa Bubar

Meski diskusi berlangsung normal, sebelum dimulai, sempat terjadi insiden. Sejumlah empat orang tak dikenal masuk ke area kafe dengan nada emosi berusaha membubarkan diskusi tersebut.

Sejumlah panitia diskusi berupaya menenangkan empat orang tersebut, namun bukannya mereda, mereka malah melabrak sebuah kursi dan meja dengan emosional. Tanpa menyebut identitas dan asal institusinya, mereka mengaku dari Salemba, Jakarta Pusat.

Ketegangan tersebut terjadi sekitar 15 menit. Kondisi mulai mereda setelah panitia membawa pria yang bersangkutan ke lantai bawah untuk berdialog dan menjelaskan konteks acaranya. Meski begitu, pelaku sempat tidak terima hingga akhirnya panitia memanggil petugas keamanan.

Menanggapi adanya upaya pembubaran paksa tersebut, Ketua Umum SIEJ Joni Aswira menyayangkan upaya yang dilakukan orang tak bertanggung jawab itu. Menurutnya, jika ada pihak yang tidak setuju, semestinya mengedepankan dialog bukan pembubaran paksa.

"Diskusi merupakan sebuah dialektika di alam demokrasi. Bagi pihak yang tidak setuju, mestinya mengedepankan pendekatan dialog. Sebab kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh konstitusi. Kalau pembubaran diskusi dibiarkan, maka hal ini akan mengancam demokrasi. Pemerintah berkewajiban melindungi hak warga negaranya dalam berpendapat," ujar dia.

Sementara itu, Andi Muttaqien tidak menyangka ada respon sekeras ini untuk diskusi yang menghadirkan narasumber berimbang.

Sebelumnya, Satya Bumi juga sudah berupaya mengundang KLHK dan Kementerian ESDM dalam acara ini, namun perwakilan dua institusi tersebut berhalangan hadir.

"Upaya pembubaran diskusi ini adalah pelanggaran terhadap kebebasan ekspresi. Kejadian ini tidak boleh berulang, kami meminta pihak kepolisian mencegah kejadian serupa
terjadi."

Diskusi ini diprakarsai Satya Bumi yang bekerja sama dengan The Society of Environmental Journalist (SIEJ) serta didukung sejumlah organisasi sosial masyarakat seperti Walhi, Auriga, Elsam, Huma, Trend Asia, Green Justice Indonesia, LBH Pers, dan Garda Animalia.