Warga Korban Kebakaran Plumpang Dapat Surat Ancaman, Legislator: Pertamina Setop Bagikan Dokumen Seperti Itu!

Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto mengecam adanya surat ancaman yang diduga berasal dari Pertamina kepada warga korban kebakaran Depo Plumpang, Jakarta Utara.

Mulyanto meminta pihak Pertamina tidak menyodorkan dokumen bermaterai untuk ditandatangani keluarga korban agar tidak menuntut atas musibah kebakaran depo Plumpang.

"Kalau berita itu benar maka Pertamina mengambil langkah yang tidak etis," kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (11/3/2023).

"Tidak usah lah dibagikan dokumen seperti ini. Setop dan agar ditarik kembali," sambungnya.

Menurutnya, Pertamina tidak harus membungkam keluarga korban dengan cara-cara yang tidak etis seperti itu. Dia juga meminta Pertamina bersimpati kepada keluarga korban kebakaran Depo Plumpang yang masih dirundung duka.

"Kita mendorong adanya dialog yang baik antara Pertamina dengan keluarga para korban. Barangkali dengan dialog itu bisa dihasilkan kesepakatan yang terbaik untuk semua pihak," tegas Mulyanto.

Laporan Warga

Sebelumnya, Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan Bambang Setiono mengaku dapat laporan kalau ada keluarga korban tewas kebakaran depo Pertamina Plumpang dikasih uang Rp 10 juta.

Tapi mereka juga diminta tidak boleh melayangkan tuntutan kepada Pertamina.

Baca Juga: INFOGRAFIS: Deretan Sejarah Si Jago Merah Lalap Kilang dan Depo Pertamina

Kabar tersebut didapatnya setelah adanya proses pemakaman korban kebakaran Depo Pertamina di Plumpang yang terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Iya, kemarin ada yang mengadu ke saya ngomongnya begitu," kata Bambang di Markas PMI di Jakarta Utara (Jakut), Selasa (7/3/2023).

Namun sejauh ini, baru satu warga yang melaporkan terkait hal ini kepada dirinya.

Surat Ancaman Pertamina

Keluarga korban yang tewas akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang mengaku dapat intimidasi dari pihak Pertamina.

Intimidasi ini disebutnya dilakukan oknum pihak Pertamina lewat sambungan telepon karena dirinya mengungkap santunan bersyarat dari perusahaan tersebut.