Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan pesan kepada Komisi Yudisial (KY) untuk bisa terus berkolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut dipintanya guna menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab rasa keadilan masyarakat.
"Sebagai mitra Mahkamah Agung, Komisi Yudisial harus terus berkolaborasi untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan menjawab rasa keadilan masyarakat pemerintah mendukung setiap langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan," kata Jokowi dalam Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022, Jakarta, Senin (13/3/2023).
Jokowi juga mengingatkan bahwa KY sudah semestinya aktif mencatat keluhan-keluhan masyarakat dan para pencari keadilan. Selain itu, KY juga diminta untuk melakukan langkah-langkah konkrit untuk menjamin rasa keadilan.
"Sinergitas antara Komisi Yudisial dan MA perlu terus diperkuat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, untuk menjaga keluhuran martabat dan perilaku Hakim yang menjadi bagian penting untuk mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menghaturkan penghargaan setinggi-tingginya kepada KY yang telah bekerja keras menjaga marwah dunia peradilan.
"Peran Komisi Yudisial dalam reformasi peradilan sangat penting untuk melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen agar kekuasaan kehakiman mengedepankan akuntabilitas peradilan."
Berita Terkait
-
Keluarga Presiden Jokowi Beli Tiket BLACKPINK Paling Mahal
-
Mandi Kembang Dan Pecahkan Kendi di Pesawat Super Hercules yang Baru Dibeli, Jokowi Dikritik: Di Sumatera Ada Budaya Mandi Balimau
-
Video Pengawal Jokowi Nyungsep Bikin Warganet Happy, Panitia Acara Banjir Pujian: Keren Banget!
-
CEK FAKTA: Jokowi Janji 1 Periode Lagi Hutang Indonesia Lunas, Benarkah?
-
Cek Fakta: Fahri Hamzah Ancam Akan Kuasai Istana jika Jokowi Masih Lindungi Megawati
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO