Suara.com - Kasus dugaan korupsi menerpa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada Selasa (14/3/2023), Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pelaporan itu dilakukan oleh Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso. Menurut dia, ada dugaan gratifikasi yang dilakukan Wamenkumham senilai Rp7 miliar.
"Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain. Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status Wamen, Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/3/2023).
Seperti apa duduk perkara pelaporan tersebut? Berikut ulasannya.
Usai melaporkan Wamenkumham Eddy Hiariej, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Eddy adalah berupa pemerasan jabatan atau gratifikasi.
Menurut Sugeng, uang gratifikasi tersebut diduga diterima orang terdekat Eddy. Ia juga mengatakan, pemberian uang tersebut juga terkait dengan konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum.
"Jadi ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya, diterima melalui asprinya," katanya.
Sugeng mengaku memiliki bukti transfer Rp7 miliar tersebut, yang menurutnya uang itu mengalir antara April dan Oktober 2022. Ia mengungkapkan ada empat bukti kiriman dana.
Selain itu, ada percakapan yang menegaskan bahwa Wamenkumham mengakui ada satu hubungan antara dua orang asprinya yang menerima data sebagai orang yang diakui sehingga terkonfirmasi bahwa dana yang masuk ke rekening yang bernama YER dan YAM adalah terkonfirmasi sebagai orang yang disuruh atau terafiliasi dengan dirinya.
Wamenkumham tanggapi santai
Terkait dengan pelaporan IPW tersebut, Wamenkumham Eddy menanggapinya dengan santai. Menurut dia, pelaporan Sugeng itu tak perlu dianggap serius.
"Terkait aduan Sugeng kepada KPK. Saya tidak perlu menanggapi secara serius karena pokok permasalahan adalah hubungan profesional antara Aspri saya YAR dan YAM sebagai lawyer dengan kliennya Sugeng (Ketua IPW)," ujarnya.
Ia lantas meminta pihak-pihak yang ingin menggali lebih jauh masalah ini, agar menghubungi asprinya yang berinisial YAR dan YAM.
Ketua IPW dilaporkan ke Bareskrim Polri
Sementara itu, asisten pribadi (aspri) Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Yogi Rukmana telah melaporkan balik Ketua IPW Sugeng teguh Santoso ke Barenskrim Polri.
Berita Terkait
-
Soal Laporan untuk Ketua IPW terkait Pencemaran Nama Baik, Aspri Sebut Tak Ada Arahan dari Wamenkumham
-
Lapor Balik Ketua IPW, Aspri Yogi Arie Bantah Disuruh Wamenkumham Eddy Hiariej
-
Fakta-fakta Kuncoro Wibowo Eks Dirut Transjakarta Dicekal KPK ke Luar Negeri, Kasus Apa?
-
Bantah Tudingan Gratifikasi, Aspri Wamenkumham Laporkan Ketua IPW Terkait Pencemaran Nama Baik
-
Usai Diperiksa KPK, Andhi Pramono Pamerkan Cincin: Ini dari Kiyai Saya
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung