Suara.com - Sistem penggajian ASN diminta agar dievaluasi buntut timpangnya nominal gaji dan tunjangan mega besar dari para pejabat Kemenkeu yang belakangan ini disorot.
Ketum Dewan Pengurus Korpri Zudan Arif Fakrulloh meminta agar kasus Rafael Alun Trisambodo bisa menjadi alasan agar perombakan ini bisa segera dilakukan Presiden Jokowi.
"Harus ada komite penggajian nasional yang ditetapkan oleh Bapak Presiden yang mengatur sistem penggajian nasional, termasuk mengatur faktor risiko," kata dia dalam webinar 'ASN Sultan & Pendapatan Timpang' yang tayang melalui kanal YouTube Korpri Nasional.
Menurut Zudan, profil risiko pekerjaan yang menjadi alasan gaji dan tunjangan pegawai Kemenkeu Pusat sangat tinggi kurang tepat.
Alasan itu, kata Zudan, juga menunjukkan bahwa tidak ada empati dan tidak peka terhadap kondisi sosial saat ini.
Ia lantas juga membandingkan profesi yang berisiko tinggi, salah satunya tenada medis yang bekerja ekstra saat penanganan Pandemi COVID-19.
"Bergulat dengan penyakit, risikonya adalah nyawa. Ternyata tunjangan kinerjanya tidak setinggi Direktorat Jenderal Pajak," kata dia.
Ia menambahkan, ada ketidakadilan dalam pemberian gaji dan tunjangan antara ASN di DKI Jakarta dan luar ibu kota. Hal ini lantas menjadi sangat kontras dan dikhawatirkan menimbulkan kecemburuan. Dampaknya, muncul pola promosi jabatan, mutasi hingga rotas yang dianggap tidak adil.
"Pegawai Kementerian Keuangan Eselon III di Direktorat Jenderal Pajak, misal dikirim menjadi camat di Kabupaten Lembata. Enggak mau. Nangis dia," kata dia.
Baca Juga: Sulit Dipercaya! Putra Eks-Pejabat Rafael Alun yang Satu Ini Hidup Sederhana dan Apa Adanya
"Tapi coba camat di Kabupaten Nagan Raya, sama-sama Eselon III lalu dikirim menjadi Subdit di Direktorat Jenderal Pajak, dia akan senang," sambung Zudan.
Berita Terkait
-
Ternyata Ini Alasannya Kenapa Jabatan Kepala Bea Cukai Makassar Belum Dicopot dari Andhi Pramono
-
Ini Alasan LPSK Tolak Lindungi AGH Mantan Cristalino David Ozora
-
Hubungan Wahono Saputro dan Adik Ipar Jokowi, Arif Budi Sulistyo
-
Pilih Diam Setelah Klarifikasi ke KPK, Situasi Wahono Saputro adalah Bagian Pengembangan Kasus Rekening Gendut RAT
-
Sulit Dipercaya! Putra Eks-Pejabat Rafael Alun yang Satu Ini Hidup Sederhana dan Apa Adanya
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
Terkini
-
DPR Khawatir Stok Pertalite Jebol Akibat Migrasi Pengguna Pertamax
-
Connie Bakrie Sebut IKN Sekarang Kalah Tenar Sama Program MBG Rp1 Triliun Per Hari
-
Tunjangan Guru Naik, Komisi X DPR Beri Jempol Tapi Kasih Catatan Penting Ini
-
Gak Pakai Ribet! Di Jakarta Fair 2026 Bisa Belanja Sambil Bayar Pajak Kendaraan
-
Viral TNI Ikut Hadang Massa Mahasiswa saat Demo di Bundaran HI, Kapuspen: Atas Permintaan Polri
-
Bukan untuk Perang, Kenapa Komcad-TNI Dikerahkan Saat Demo Mahasiswa? Ini Kritik Tajam Koalisi Sipil
-
Hari Pertama BTN JAKIM 2026 Meriah, Ribuan Pelari Padati Kawasan GBK
-
Di Balik Narasi 'BBM Non-Subsidi': Mengapa Rakyat Kecil Tetap Tercekik Kenaikan Harga Pertamax?
-
Sidang Blueray Cargo, Jaksa KPK Ungkap Dugaan Aliran Rp21 Miliar ke Djaka Budi Utama
-
Imbau Daerah Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Mendagri Optimistis Bakal Gerakkan Perekonomian