Suara.com - Isu adanya transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggemparkan publik. Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sihar Sitorus, turut memberikan pendapatnya mengenai persoalan tersebut.
Anak buah Megawati Soekarnoputri ini mengapresiasi langkah Kemenkeu dalam menangani tudingan adanya transaksi janggal Rp 300 T yang dilakukan pegawai mereka. Menurutnya, Kemenkeu telah transparan dalam bergerak mengusut kasus itu sesuai SOP yang ada.
"Kalau nggak salah baca juga, sudah mulai dipilah-pilah mana yang berisiko rendah, sedang ataupun tinggi. Yang tinggi akan didalami lebih lanjut melalui proses-proses yang ada," kata Sihar.
"Nah, itu kan salah satu bukti bahwa ada suatu SOP (di Kemenkeu) yang berjalan. Tentunya kita harus percaya kepada SOP tersebut," sambung Legislator dapil Sumatera Utara II itu.
Sihar menilai sikap Kemenkeu yang terbuka dalam menyampaikan informasi, dapat membuat rakyat ikut mengawasi proses penyelidikan tersebut. Ia pun juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap sabar, percaya dan tidak banyak berkomentar tanpa memiliki data.
“Jadi untuk fair-nya, semua pihak harus percaya bagaimanapun juga pada sistem yang ada, di mana dalam hal ini adalah sistem pengawasan Kementerian Keuangan," pesan politikus PDIP ini.
Dalam kesempatan ini, Sihar turut memahami rasa kecewa publik akibat kasus yang mengguncang Kemenkeu akibat ulah pejabat pajak. Meski demikian, ia mengajak masyarakat untuk tidak kehilangan kepercayaan kepada Kemenkeu dan sistem yang ada.
Sistem yang perlu dipercaya, kata Shihar, adalah untuk tetap menjalankan kewajiban membayar pajak.
"Karena sekarang publik mengawasi ini, publik juga akan mendesak apa nih hasilnya nih? Kita tunggu aja (hasilnya). Jadi kita nggak melampaui dari data yang disajikan di hadapan kita,” ucapnya.
Baca Juga: Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Tidak Dicopot, Begini Kata Kemenkeu
“Kecewa itu adalah hal yang wajar, tetapi kita tetap harus positif. Kita harus tetap percaya kepada sistem dengan tetap melakukan kewajiban kita membayar pajak," pungkasnya.
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Tidak Dicopot, Begini Kata Kemenkeu
-
Gaji dan Tunjangan Petinggi di Kemenkeu Ciptakan Ketimpangan dan Kecemburuan
-
Gaduh Transaksi Janggal Rp300 T di Kemenkeu Akhirnya Terang Benderang: Bukan Korupsi
-
Beda dengan Rafael dan Eko, Kok Kemenkeu Belum Copot Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono
-
Ini Alasan LPSK Tolak Lindungi AGH Mantan Cristalino David Ozora
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional