Fahri Hamzah Sebut Pencabutan Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-20 Tak Masuk Akal

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah tidak percaya bahwa FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 karena menolak keikutsertaan Timnas Israel.

Fahri Hamzah meminta pemerintah untuk menelusuri alasan sebenarnya sampai FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah.

"Pemerintah harus mencari alasan fundamental apa yang terjadi sebenarnya," ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Fahri Hamzah juga tidak menyangka dengan keputusan FIFA, mengingat Presiden FIFA diberi tempat istimewa oleh Presiden Joko Widodo saat G20 di Bali beberapa waktu silam.

"Saya tidak menyangka FIFA akan bertindak seperti ini keapda Indonesia, mengingatb ahwa pada event paling penting G20 yang berlangsung di Bali tahun lalu," lanjutnya.

"Sangat istimewa bagi Presiden FIFA dan bahkan menyampaikan pidato yang khusus di depan para pemimpin dunia. Bahkan membagikan bola kepada mereka yang akan ditendang dalam event piala dunia di Qatar," tambahnya.

Menurutnya, tidak masuk akal jika alasan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah karena sejumlah tokoh, ormas, dan parpol menolak Timnas Israel.

Ia membandingkan dengan perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada Rusia yang dicoret dari peserta Piala Dunia.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan bahwa hal tersebut sama seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Baca Juga: Ini Detik-detik Final Piala Liga Palestina Dihujani Gas Air Mata oleh Tentara Israel, FIFA Masih Bungkam?

"Kalau FIFA bermain politik, memang selama ini FIFA selalu berkait dengan politik, di Qatar FIFA melarang Rusia bermain atas argumen invasi kepada Ukraina," ujarnya.

"Padahal yang menginvasi Ukraina itu adalah politisi Vladimir Putin, tapi klub sepakbola jadi korban. Sama juga dengan kasus Israel," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.