Suara.com - Sekretaris Daerah Provinsi Riau S. F. Hariyanto rampung menjalani klarifikasi soal dugaan kejanggalan harta kekayaannya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Kamis (6/5/2023). Ia menjalani proses klarifikasi kurang lebih 6 jam, atau dimulai dari pukul 8.35 WIB.
Hariyanto dipanggil KPK buntut gaya hidup kelurganya yang mewah dan kerap pamer di media sosial.
Usai menjalani pemeriksaan Hariyanto menyatakan telah menyampaikan data-data soal kekayaannya, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
"Saya sudah sampaikan seluruhnya, apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya," kata Hariyanto.
Dia tidak membeberkan secara detail terkait apa saja yang diklarifikasi KPK kepadanya.
"Ya semuanya, apa yang mau diklarifikasi, LHKPN saya sudah saya klarifikasi, semua saya klarifikasi ya," katanya.
Sekda Sekdaprov Riau S. F. Hariyanto menjadi sorotan warganet dan masyarakat setelah mencuatnya video perayaan ulang tahun mewah putrinya di salah satu hotel berbintang.
Video pesta ulang tahun ke-17 putri Sekdaprov Riau itu diunggah oleh akun Twitter @PartaiSocmed.
Istri S. F. Hariyanto juga menjadi sorotan warganet soal koleksi tas mewahnya dan foto-foto liburannya ke luar negeri.
Baca Juga: Abraham Samad Buka Alasan KPK Bisa Berhentikan Brigjen Pol Endar Priantoro, Kasus Formula E Mencuat
Hal tersebut mendorong KPK untuk melayangkan undangan klarifikasi LHKPN terhadap yang bersangkutan.
Direspons Mendagri
Selain itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengaku telah memerintahkan Inspektorat Jenderal Kemendagri untuk mengklarifikasi kasus Hariyanto.
Pada pertemuan Zoom pada Senin, 27 Maret 2023, Tito berpesan kepada pejabat negara untuk menjalankan pola hidup sederhana.
Mendagri mengingatkan kepada para kepala daerah beserta jajarannya terkait dengan perubahan media sosial.
Menurut dia, media sosial merupakan keniscayaan yang mendatangkan perubahan dan membentuk citizen journalism. Artinya, siapa saja di media sosial bisa mengunggah informasi apa pun, kemudian berujung viral dan menjadi perhatian publik.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Aset Arteria Dahlan Ludes Disita KPK karena Bersalah Dalam Kasus Rp349 Triliun?
-
SF Hariyanto Penuhi Panggilan KPK Terkait Harta Kekayaan, Pilih Irit Bicara
-
Abraham Samad Buka Alasan KPK Bisa Berhentikan Brigjen Pol Endar Priantoro, Kasus Formula E Mencuat
-
Panas! Intip Adu Sepak Terjang Endar Priantoro vs Firli Bahuri
-
Anggota Polri di KPK Minta Dikembalikan jika Firli Ngotot Berhentikan Brigjen Endar, Kapolri: Kita Taat Asas
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara