Suara.com - Kumpulan guru besar dan akademisi seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum 2045 menilai perlunya pembangunan kedaulatan pangan secara sistemik dan menyeluruh secara seimbang. Hal ini disebut perlu dipikirkan oleh Presiden terpilih dalam Pemilu 2024 mendatang.
Ketua Forum 2045, Untoro Hariadi mengatakan strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik penting untuk mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Cara ini juga disebutnya menghindarkan Indonesia dari risiko krisis pangan yang kini menghantui dunia.
Ia menyebut hal ini merupakan catatan atas hasil Seminar Nasional bertajuk "Dialog Kedaulatan Pangan Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya (UB), Malang
”Kita perlu menyinergikan pembangunan sumber daya manusia, tata ruang, dan infrastruktur pangan. Dalam perencanaan dan pelaksanaannya tentu perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk para cendekiawan.” ujar Untoro kepada wartawan, Jumat (15/4/2023).
Untoro menjelaskan, strategi pembangunan kedaulatan pangan sistemik juga dinilai tepat untuk menyempurnakan berbagai keterbatasan proyek food estate, yang belakangan ini menuai kritik dari berbagai kalangan.
”Cendekiawan sebagai bagian dari publik, merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pembangunan sektor pangan. Bung Karno pada peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), 59 tahun lalu, mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak," katanya.
"Sebab, hidup dan mati sebuah bangsa tergantung pada ketahanan pangan yang dimilikinya,” lanjutnya.
Dekan Fakultas Pertanian UB, Mangku Purnomo menyatakan pemangku kepentingan sektor pangan perlu mencanangkan sebuah gerakan nasional kedaulatan pangan yang ditopang oleh kemampuan kontributif dari seluruh fakultas pertanian yang ada di Indonesia.
”Kita akan mencoba melakukan perubahan mendasar pada visi fakultas pertanian supaya benar-benar bisa memberikan kontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Kita memerlukan perubahan untuk menjadikan pangan kita memimpin di negara sendiri dan kemudian memimpin di dunia,” pungkasnya.
Baca Juga: Ikuti Jejak Prima dan Partai Berkarya, Giliran Partai Republik Gugat KPU Agar Jadi Peserta Pemilu
Berita Terkait
-
Borok KPU Terbongkar Lagi: Sengaja Tak Laporkan Penggunaan Jet Mewah ke DPR
-
'Sentilan' Keras DPR ke KPU: Bisa Naik Pesawat Biasa, Kenapa Harus Pakai Private Jet?
-
Bongkar 'Praktik Kotor' di Daerah! Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN
-
Kemendagri Beberkan 'Penyakit Kronis' Demokrasi: Politik Uang Merajalela Akibat Banyak Warga Miskin!
-
Politik Pangan Nasional, SPI Ungkap Dugaan Pelemahan Bapanas Demi Impor
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar
-
UMP DKI 2026 Ditetapkan Rp5,7 Juta, Pramono Ungkap Formula Baru Era Prabowo
-
Pengamat Sorot Gebrakan Mendagri di Sumatra, Dinilai Perkuat Penanganan Bencana
-
Rawat Tradisi Lung Tinulung, HS dan Musisi Jogja Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera
-
3x24 Jam Berlalu, Gus Yahya Sebut Belum Ada Respons dari Rais Aam Soal Upaya Islah
-
Orang Dekat Prabowo 'Pecah Bintang', Dua Ajudan Setia Kini Sandang Pangkat Jenderal
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak