Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta TNI tidak terpancing dan mengambil langkah berlebihan di Papua usai kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang pasukan TNI di Mugi-man, Nduga.
Ia berharap TNI tetap fokus pada misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera KKB dan penyelamatan prajurit TNI yang masih hilang.
"Kami berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan, tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera, penyelamatan prajurit yang masih dinyatakan hilang, serta proses evakuasi," kata Christina, Rabu (19/4/2023).
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan prajuritnya untuk siaga tempur usai KKB menyerang pasukan di Nduga, Minggu (15/4/2023).
Serangan itu mengakibatkan satu prajurit TNI, yakni Pratu Miftahul Arifin dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 321/Galuh Taruna gugur dan tiga prajurit lainnya terkena luka tembak, serta satu prajurit luka-luka karena terjatuh. Empat prajurit yang luka-luka tersebut telah dievakuasi pada Selasa.
"Di daerah-daerah tertentu (yang rawan, red.) kami ubah menjadi operasi siaga tempur. Di Natuna itu ada operasi siaga tempur laut, di sini ada operasi siaga tempur darat. Artinya, ditingkatkan, dari yang tadinya soft approach, dengan menghadapi serangan seperti yang terjadi pada 15 April lalu tentunya kami tingkatkan menjadi siaga tempur," kata Laksamana Yudo di Papua, Selasa (18/4).
Panglima TNI menjelaskan naluri tempur para prajurit harus diperkuat sehingga mereka siaga dan siap saat berhadapan dengan kelompok separatis/kelompok kriminal bersenjata.
Mengenai hal itu, Christina Aryani meminta Panglima TNI mempertimbangkan kembali penggunaan istilah "siaga tempur".
"Istilah ini tentunya menimbulkan efek ketakutan di masyarakat, meskipun sudah ada penjelasan bahwa kebijakan ini hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan," kata Christina.
Baca Juga: Ini Sosok Praka Anumerta Miftahul Arifin, Prajurit TNI Pacitan yang Gugur di Papua
Dia meyakini TNI dan Polri dapat mengatasi situasi di Papua melalui evaluasi yang terukur tanpa adanya istilah siaga tempur.
"Saya percaya tanpa istilah siaga tempur pun TNI dan Polri mampu mengatasi situasi yang ada pascaevaluasi terukur usai kejadian kemarin (15/4) di Pos Mugi, Nduga," kata dia. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Ini Sosok Praka Anumerta Miftahul Arifin, Prajurit TNI Pacitan yang Gugur di Papua
-
Prajurit TNI dan Warga Sipil Jadi Korban, Pemerintah Didesak Serius Hadapi TPNPB-OPM
-
PDIP Minta Pemerintah Jokowi Beri Cap Separatis Ke TPNPB-OPM, Ini Alasannya
-
Siap-Siap! Besok Gerhana Matahari Total, Sang Fenomena Langit Langka di Indonesia, Ini Lokasi dan Durasinya
-
Status Siaga Tempur Sudah Pas, Serangan KKB Adalah Ultimatum Perang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO