Suara.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk berkoalisi di koalisi besar. Kendati begitu, bukan berarti menutup kemungkinan PKS jalin kerja sama dengan partai lain.
Hal ini disampaikan Syaikhu seusai melakukan kunjungan ke DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam kunjungannya, Syaikhu bertemu langsung Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
"Nggak, nggak termasuk itu (jadi bagian koalisi besar). Begini, artinya kita saling menghormati dalam masalah koalisi, tapi dalam kaitan-kaitan kerja sama tentu kita nggak menutup kemungkinan untuk bekerja sama," ujar Syaikhu pada Rabu (19/4/2024).
Syaikhu mengatakan persoalan koalisi merupakan masalah masing-masing partai. Di mana partai memiliki kedaulatannya sendiri untuk menentukan arah politik.
"Jadi itulah yang mungkin kami ingin coba lakukan. Jadi masalah pilihan koalisi saya kira ini ya ibaratnya kedaulatan partai masing-masing, masih kami jaga," katanya.
Sebelumnya, Syaikhu membeberkan isi pertemuannya dengan PPP. Ia berujar pertemuan itu lebih fokus membahas kerja sama sejumlah program. Terkhusus sinergitas kerja-kerja PPP dan PKS di parlemen melalui fraksi.
"Kami punya PR yang sama, misalnya di PPP punya pelarangan minuman beralkohol, tentu kami PKS akan support itu. Dan kami juga di PKS punya RUU terkait perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama, dan kami juga minta kiranya bisa di-support juga oleh PPP," tutur Syaiku.
"Jadi memang masih dalam kerja-kerja tataran-tataran kami di DPP maupun parlemen," lanjutnya.
PKS Ingin Koalisi Besar?
Baca Juga: Mardiono PPP Sebut PKS Juga Ingin Ada Koalisi Besar di Pilpres 2024
Mardiono mengatakan PKS sebenarnya juga menginginkan Koalisi Besar. Menurutnya, Koalisi Besar memang dibutuhkan untuk membangun Indonesia.
"Ya tentu semua, kan PKS juga menginginkan kalau ada koalisi besar Indonesia ini lebih bagus. Karena membangun Indonesia ke depan juga butuh kekuatan besar," kata Mardiono seusai bertemu dengan jajaran elit PKS di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu.
Ia mengatakan, tidak mungkin dalam membangun Indonesia hanya dengan sekelompok umat saja. Menurutnya diperlukan adanya kekuatan besar.
"Nggak mungkin kita membangun Indonesia hanya dengan kekuatan sekelompok umat atau sekelompok koalisi atau apapun namanya. Itu kan tidak mungkin, harus ada kekuatan besar untuk membangun negeri ini," tuturnya.
Pilihan Politik
Mardiono mengatakan bahwa pihaknya berharap PKS punya pilihan politik yang sama dengan partainya terutama terkait urusan Pemilu 2024.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
6 Fakta Wali Kota Medan Kembalikan 30 Ton Beras Bantuan UEA, Nomor 6 Jadi Alasan Utama
-
Cas Mobil Listrik Berujung Maut, 5 Nyawa Melayang dalam Kebakaran di Teluk Gong
-
Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih, Mendagri Tito Minta Maaf
-
Menko PMK Pratikno: Dana LPDP Harus Perkuat Riset dan Ekosistem Pendidikan Nasional
-
OTT KPK di Bekasi, Bupati Ade Kuswara dan Ayahnya Disebut Ikut Diamankan
-
Gurita Harta Rp79 M Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang Kena OTT KPK, dari 31 Tanah ke Mustang
-
SPPG Dibangun dengan Konsep One-Flow Direction dan Sistem Cold Chain Modern
-
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Milenial Bekasi yang Karirnya Kini 'Disegel' KPK
-
Setiap Provinsi Akan Punya Dapur MBG, Kementerian PU Percepat Pembangunan SPPG
-
Pramono Anung soal WFA Akhir Tahun: Pelayanan Publik Tetap Jalan, Petugas Frontline Wajib Masuk