Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan kalau partainya dengan Gerindra dan Golkar akan segera membentui koalisi baru.
"Ya, koalisi baru, kalau sudah tiga gabung berarti baru. Ya, kalau tiga gabung kan baru," kata Cak Imin usai mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-11 Boediono di Menteng, Jakarta Pusat (17/5/2023).
Cak Imin menyampaikan apabila PKB, Golkar dan Gerindra berkoalisi akan menjadikan suatu kekuatan politik yang kuat. Dia berkata, pada akhir bulan Juni 2023 nanti, akan suatu keputusan dari koalisi baru itu.
Cak Imin tidak menjawab secara rinci apakah keputusan itu terkait deklarasi koalisi maupun penetapan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ya, pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat. Nanti moga-moga Juni akhir ada kristalisasi," ujar Cak Imin.
Bantah Rebutan Kursi
Untuk diketahui, Koalisi besar yang direncanakan Gerindra-PKB serta Golkar sudah satu pandang dengan sosok calon presiden, yakni sama-sama mengusung Prabowo Subianto. Kekinian ketiga partai tinggal menentukan siapa sosok calon wakil presiden.
Golkar sendiri sudah mengajukan proposal untuk mendorong Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Sementara PKB, dalam keputusannya ingin mendorong Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju pemilihan presiden.
Lantas apakah itu menandakan ada perebutan kursi cawapres antara PKB dan Golkar untuk mendampingi Prabowo?
Baca Juga: Beri Sinyal Partai Kuning Ikut Dukung Ganjar, Puan Maharani: Ini Tanda-tanda
Terkait itu, Ketua DPP Golkar Nusron Wahid menampik pihaknya berebut kursi cawapres dengan PKB.
Menurut Nusron, masing-masing pihak hanya sebatas menawarkan kandidat. Selebihnya, siapa cawapres yang tepat, Prabowo sebagai user yang menentukan.
"Tidak memperebutkan, kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," kata Nusron di Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
Adapun Gerindra, disampaikan Nusron tidak ikut dalam tim ini pembentukan koalisi besar lantaran Gerindra sudah punya ketetapan mengsung Prabowo.
Berita Terkait
-
Berpotensi Dampingi Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno: 'Komunikasi akan kita buka...'
-
Cak Imin Kembali Kunjungi Rumah Mantan Wapres, Kali Ini Temui Boediono
-
Gabung Gerindra, Dedi Mulyadi Berpeluang Jadi Jubir Pemenangan Prabowo
-
Pengamat: Golkar Purwakarta Makin Solid Usai Ditinggal Dedi Mulyadi dan Maula Akbar
-
Gerindra Dan Golkar Sama-sama Calonkan Dedi Mulyadi Jadi Caleg, Bisa Didiskualifikasi KPU?
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan