Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menuturkan kalau partainya dengan Gerindra dan Golkar akan segera membentui koalisi baru.
"Ya, koalisi baru, kalau sudah tiga gabung berarti baru. Ya, kalau tiga gabung kan baru," kata Cak Imin usai mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-11 Boediono di Menteng, Jakarta Pusat (17/5/2023).
Cak Imin menyampaikan apabila PKB, Golkar dan Gerindra berkoalisi akan menjadikan suatu kekuatan politik yang kuat. Dia berkata, pada akhir bulan Juni 2023 nanti, akan suatu keputusan dari koalisi baru itu.
Cak Imin tidak menjawab secara rinci apakah keputusan itu terkait deklarasi koalisi maupun penetapan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Ya, pokoknya menyatu, otomatis koalisi menjadi semakin kuat. Nanti moga-moga Juni akhir ada kristalisasi," ujar Cak Imin.
Bantah Rebutan Kursi
Untuk diketahui, Koalisi besar yang direncanakan Gerindra-PKB serta Golkar sudah satu pandang dengan sosok calon presiden, yakni sama-sama mengusung Prabowo Subianto. Kekinian ketiga partai tinggal menentukan siapa sosok calon wakil presiden.
Golkar sendiri sudah mengajukan proposal untuk mendorong Airlangga Hartarto sebagai cawapres. Sementara PKB, dalam keputusannya ingin mendorong Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju pemilihan presiden.
Lantas apakah itu menandakan ada perebutan kursi cawapres antara PKB dan Golkar untuk mendampingi Prabowo?
Baca Juga: Beri Sinyal Partai Kuning Ikut Dukung Ganjar, Puan Maharani: Ini Tanda-tanda
Terkait itu, Ketua DPP Golkar Nusron Wahid menampik pihaknya berebut kursi cawapres dengan PKB.
Menurut Nusron, masing-masing pihak hanya sebatas menawarkan kandidat. Selebihnya, siapa cawapres yang tepat, Prabowo sebagai user yang menentukan.
"Tidak memperebutkan, kami membicarakan dan saling menawarkan dan user-nya adalah Pak Prabowo, siapa yang mau menerima siapa," kata Nusron di Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
Adapun Gerindra, disampaikan Nusron tidak ikut dalam tim ini pembentukan koalisi besar lantaran Gerindra sudah punya ketetapan mengsung Prabowo.
Berita Terkait
-
Berpotensi Dampingi Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno: 'Komunikasi akan kita buka...'
-
Cak Imin Kembali Kunjungi Rumah Mantan Wapres, Kali Ini Temui Boediono
-
Gabung Gerindra, Dedi Mulyadi Berpeluang Jadi Jubir Pemenangan Prabowo
-
Pengamat: Golkar Purwakarta Makin Solid Usai Ditinggal Dedi Mulyadi dan Maula Akbar
-
Gerindra Dan Golkar Sama-sama Calonkan Dedi Mulyadi Jadi Caleg, Bisa Didiskualifikasi KPU?
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
IHSG Anjlok Hampir 8 Persen Gegara MSCI, BEI: Kita Melakukan Segala Effort
-
IHSG Anjlok 7 Persen Usai MSCI Soroti Transparansi dan Likuiditas Saham RI, BEI Buka Suara
-
IHSG Ambruk Hampir 8 Persen
-
IHSG Anjlok 6% Lebih, Rekor Terburuk di Era Menkeu Purbaya
-
Festival Bidar Palembang: Tradisi Sungai Musi yang Bertahan Sejak Zaman Kesultanan
Terkini
-
Isu Reshuffle Kabinet Jilid 5 Memanas, 7 Menteri Ini Bakal Diganti?
-
Kekerasan Banyak Terjadi di Ruang Domestik, PPAPP Soroti Rumah sebagai Lokasi Paling Rawan di Jaksel
-
Menteri PPPA Minta Siswi SMPN 6 Denpasar Korban Pelecehan Seksual Tak Dikeluarkan atau Dikucilkan
-
Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
-
Remaja Jakarta Rentan Jadi Sasaran Utama Child Grooming di Ruang Digital
-
Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo
-
KPK Mulai Pakai AI Audit LHKPN, Pejabat Harta Janggal Langsung Kena 'Bendera Merah'
-
Kronologi Suderajat, 30 Tahun Jualan Es Gabus Hancur Dituduh Dagang Makanan Berbahan Spons
-
PNKT-Kemensos Perkuat Sinergi Dukung Program Prioritas Presiden di Daerah
-
Usman Hamid Soroti Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Trump: Dinilai Lemahkan Komitmen HAM