Dilaporkan Ke MKD Terkait Kasus KDRT, Anggota DPR Fraksi PKS Buka Suara

Suara.com - Anggota DPR RI inisial BY buka suara usai namanya terseret kasus KDRT hingga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ia membeberkan kronologi versi dirinya.

Melalui kuasa hukumnya, Maharani Siti Sophia, BY mengungkapkan kronologis kasus KDRT yang kini membelitnya itu. Maharani mengatakan dalam kasus ini, BY justru merupakan korban dari MY, mantan istri yang kini telah diceraikan BY. Diketahui pernikahan siri keduanya telah berlangsung selama 9 bulan.

“Justru BY lah yang menjadi korban dari MY karena BY dan MY pernah menikah secara siri dan pernikahannya hanya berlangsung kurang lebih 9 bulan” kata Maharani dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (23/5/2023).

Maharani membeberkan alasan BY menceraikan MY lantaran tidak tahan dengan sikap MY. MY disebut ingin menguasai BY secara moril dan materiil dengan cara menekan dan mengancam BY.

“Jadi tidak benar informasi yang beredar selama ini. Intinya BY justru menjadi korban dari MY, jadi jangan memutar balikkan fakta,” kata Maharani.

Maharani memandang, MY melakukan fitnah dan tuduhan. Sebabnya karena MY berharap bisa rujuk dengan BY.

“MY meminta rujuk. BY tetap menolak,” ujar Maharani.

Selama menjadi istri siri, kata Maharani, MY selalu menuntut dan mengancam. Apabila BY menceraikannya, maka MY akan memfitnahnya ke media dan melaporkan BY ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Hal itu dikatakan Maharani, berlangsung selama MY masih menjadi istri siri dari BY.

Diketahui pada Senin (22/5), MY melalui tim kuasa hukumnya telah melaporkan BY ke MKD DPR RI.

Baca Juga: Dilaporkan Dugaan KDRT, Anggota Fraksi PKS Inisial BY Mundur dari DPR

“BY dilaporkan ke MKD DPR RI hari ini dan itu terbukti sebagaimana ancaman yang akan dilakukan MY selama ini agar BY tidak meninggalkannya,” kata Maharani.

Maharani menegaskan tidak pernah ada laporan polisi terkait KDRT dan tidak ada proses hukum terkait KDRT yang dialamatkan kepada BY.

“Laporan polisi yang disampaikan MY hanya kasus penganiayaan ringan yakni Pasal 352 KUHP dan sampai saat ini masih proses penyelidikan,” jelas Maharani.

Maharani menerangkan bahwa jika laporan disampaikan ke polisi sejak November 2022 lalu dan sampai saat ini masih tahap penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup adanya tindak pidana penganiayaan ringan yang dituduhkan kepada BY.

Maharani justru menduga pengakuan MY perihal adanya KDRT karena depersi atau trauma yang dialami MY jauh sebelum bertemu BY.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, MY pernah mengalami trauma dan depresi akibat suami sebelumnya dan bahkan MY selama ini terdaftar sebagai pasien di RSKO Pasar Rebo akibat penyakit depresi yang dideritanya,” kata Maharani.