Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan bakal mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana bantuan KJP Plus dan KJMU yang belum tersalurkan sebesar Rp 197 miliar. Anggaran tersebut bakal disalurkan dalam waktu dua pekan.
Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat. Permasalahan target penerima bantuan sosial itu disebutnya akan segera diselesaikan.
"Mudah-mudahan dalam satu dua minggu ke depan ini selesai. Jadi, tidak ada namanya kerugian sama sekali," ujar Syaefuloh di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Menurutnya, nilai pasti dana KJP dan KJMU yang belum disalurkan kini tak mencapai Rp 197,5 miliar seperti temuan BPK. Ia menyebut sejak Januari 2023 hingga 28 Mei lalu pihaknya telah menyalurkan sisa dana mengendap hingga Rp133 miliar.
Artinya, masih ada sekitar Rp 64 miliar dana KJP-KJMU yang masih akan disalurkan dalam dua pekan ke depan.
Pencatatan BPK soal dana KJP itu dilakukan pada Desember 2022. Karena itu, BPK disebutnya menyampaikan masih ada ratusan miliar dana yang belum disalurkan.
"BPK kan memeriksa itu per 31 Desember. (Dana KJP-KJMU) masih ada posisinya di Bank DKI Rp 197 miliar. Tapi, di periode Januari, Februari, dan seterusnya kita terus komitmen menyalurkan," ucapnya.
Lebih lanjut, penyebab belum tersalurkannya dana KJP dan KJMU yang menjadi temuan BPK karenadana bantuan pendidikan ini memiliki jumlah penerima yang sangat banyak, yakni lebih dari 803 ribu siswa dengan total anggaran Rp3,7 triliun.
Belum lagi, terdapat sejumlah penerima KJP dan KJMU baru setiap tahunnya. Proses penyaluran bantuan ke penerima baru dari program KJP dan KJMU perlu melewati proses pembukuan rekening.
Baca Juga: Pertahankan Tradisi Anies Raih WTP, Heru Budi Klaim Sudah Transparan Kelola Keuangan Daerah
"Prosesnya kan kita harus distribusi kartu ATM-nya, Kartu Jakarta Pintar ke siswa, dan itu tidak bisa dilakukan sehari sekaligus. Kita lakukannya secara bertahap," tuturnya.
"Yang tadi belum tersalur itu adalah yang penerima baru. Penerima baru itu harus kita siapkan mekanisme perbankan, menyiapkan buku tabungannya, menyiapkan KJP-nya. Maka, kemudian yang didistribusi itu lah yang perlu waktu," tambahnya memungkasi.
Berita Terkait
-
Pamer Gaji Rp 34 Juta ke Netizen, Pemprov DKI Bakal Bina Ngabila Salama ASN Dinkes Agar Tertib Main Medsos
-
Dana KJP dan KJMU Mengendap Jadi Temuan BPK Dua Tahun Ini, Pemprov DKI Beralasan Kesulitan Mendata Penerima
-
Ada Temuan BPK yang Didiamkan Pemprov DKI Sejak Periode Kedua Kepemimpinan Gubernur Sutiyoso
-
Pertahankan Tradisi Anies Raih WTP, Heru Budi Klaim Sudah Transparan Kelola Keuangan Daerah
-
Diungkap BPK, Masalah Era Anies Masih Terjadi di Kepemimpinan Heru Budi: Kelebihan Bayar hingga Dana KJP Mengendap
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Isi Amplop Terkuak! Kubu Roy Suryo Yakin 99 Persen Itu Ijazah Palsu Jokowi: Ada Foto Pria Berkumis
-
7 Fakta Kunci Pemeriksaan Gus Yaqut di KPK, Dicecar 9 Jam soal Kuota Haji
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat