Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali membuka pintu ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun dihentikan oleh pemerintah.
Izin ekspor pasir laut itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diundangkan pada 15 Mei 2023.
Padahal sebelumnya pemerintah telah menghentikan eskpor pasir laut melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Adapun alasan pelarangan ekspor pasir laut dalam SK Menperindag itu adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Karena itulah keputusan Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut mendapatkan sejumlah penolakan, utamanya dari aktivis lingkungan.
Lantas apa saja dampak yang akan terjadi jika ekspor pasir laut dilanjutkan? Berikut ulasannya.
Mengutip laman unila.ac.id, disebutkan bahwa penambangan pasir laut illegal dapat memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut dalam jangka panjang. Diantaranya adalah peningkatan abrasi dan erosi pesisir pantai, lalu penurunan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir dan yang tak kalah berbahaya adalah peningkatan pencemaran di pantai.
Tak hanya itu, penambangan pasir laut juga menyebabkan turunnya kualitas air laut yang dapat mengakibatkan keruhnya air, merusak wilayah pemijahan ikan dan habitatnya.
Dalam laman itu juga disebutkan, penambangan pasir laut bisa meningkatkan turbulensi yang dapat menyebabkan peningkatan kadar padatan tersuspensi di dasar perairan.
Dampak negatif ekspor pasir laut tak berhenti disana. Peningkatan banjir rob di wilayah pesisir yang mengalami penambangan pasir laut juga mengancam.
Baca Juga: Kenapa Hari Pancasila Jatuh Pada 1 Juni, Berikut Alasannya
Selain itu, kerusakan ekosistem terumbu karang serta fauna yang hidup di laut juga bisa terjadi jika penambangan pasir laut dilakukan.
Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut, diantaranya konflik antara pegiat lingkungan dan pelaku penambangan pasir laut.
Sementara itu, Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Yusman mengatakan, penambangan pasir laut untuk kegiatan ekspor akan memberikan dampak lingkungan yang lebih ekstrem lagi.
Diantaranya adalah tenggelam pulau-pulau kecil, utamanya yang ada di sekitar wilayah terluar dari atas wilayah Indonesia.
Senada dengan Yusri, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan juga mengkhawatirkan kebijakan ekspor pasir laut akan berdampak negatif bagi ekosistem lingkungan, utamanya wilayah pesisir dan pulau kecil.
Salah satu yang ia khawatirkan adalah abrasi air laut yang bisa berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat pesisir, maupun kerusakan sarana dan prasarana.
Berita Terkait
-
Kenapa Hari Pancasila Jatuh Pada 1 Juni, Berikut Alasannya
-
Amanat Di Hari Pancasila, Jokowi: Indonesia Tak Bisa Didikte Siapa Pun
-
Jokowi: Pemerintah Bisa Berganti, tapi Perjuangan Tak Boleh Berhenti
-
Baliho Kaesang Pangarep di Depok Dituding Sudah Disetting, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Upaya Jokowi Bangun Dinasti
-
Jokowi: Indonesia Tidak Dapat Didikte Negara Manapun
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul