Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut-sebut anti Islam.
Dalam menepis isu tersebut, Mahfud beberkan sejumlah bukti bahwa Jokowi dan jajaran pemerintahnya tidak anti Islam.
Selengkapnya mengenai informasi tersebut dapat diketahui melalui kelima fakta yang berhasil Suara.com rangkum berikut.
Jajaran pemerintah rajin ibadah
Mahfud MD pun memberikan bukti pertama soal isu rezim pemerintahan Jokowi anti Islam yang menurutnya tidak benar. Sebab, katanya, seluruh jajaran pemerintahan rajin beribadah.
Mulai dari presiden yang tak pernah meninggalkan salat hingga para menteri yang rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo itu lantas mengaku heran mengapa ada kelompok yang menuduh demikian terhadap pemerintah.
“Saya bicara kepada publik yang selalu mengatakan pemerintah anti Islam. Gimana bilang anti Islam, wong presidennya aja rajin salat, para menterinya puasa Senin Kamis, salat kalau waktunya salat,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Jokowi selalu salat di sela-sela jadwal padat
Bukti lain turut disematkan Mahfud dalam membantah isu pemerintahan Jokowi anti Islam. Ia membagikan pengalaman berkesan saat pertama kali mendampingi Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja.
Kala itu, tepatnya di acara KTT ASEAN di Thailand, sang presiden, katanya masih sempat melaksanakan salat di tengah kesibukan yang padat. Hal ini juga dilakukan Jokowi saat sedang ada agenda di Kamboja, yakni meluangkan waktu istirahat untuk salat.
“Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun waktunya salat dia salat. Itu pengalaman pertama saya kaget, saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT Asean di Thailand,” ungkap Mahfud.
“Kemarin di Kamboja juga begitu, diberi waktu makan siang satu jam. Pak Jokowi makannya hanya 20 menit aja, 40 menit sisanya itu (untuk melaksanakan) salat,” imbuhnya.
Menag sebut pemerintah urus soal keagamaan
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga sempat menepis soal tanggapan larangan buka puasa bersama bagi pejabat yang membuat pemerintahan Jokowi dicap anti Islam.
Menurutnya, hal itu tidak mungkin karena jajaran pemerintah saat ini bahkan rutin mengurus semua yang berbau agama. Mulai dari ibadah salat, syahadat, hingga haji.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Minta Bareskrim Polri Periksa Denny Indrayana Terkait Dugaan Pembocoran Putusan Rahasia MK Tentang Sistem Pemilu
-
Indepth News: Politik Hari Ini NasDem Bermuka Dua vs PDI Perjuangan Kacang Lupa Kulit dan "Chaos Politik" ala Demokrat
-
Mahfud MD Malah Beri Saran Begini ke Anies Biar Tak Ada Isu Penjegalan Capres
-
Willy Aditya: PDIP Itu Kacang Lupa Kulitnya, Jokowi Anaknya NasDem
-
Mengenal Apa Itu Ekspor Pasir Laut dan Untung Ruginya Bagi Lingkungan
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo