Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah isu pemerintahan rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut-sebut anti Islam.
Dalam menepis isu tersebut, Mahfud beberkan sejumlah bukti bahwa Jokowi dan jajaran pemerintahnya tidak anti Islam.
Selengkapnya mengenai informasi tersebut dapat diketahui melalui kelima fakta yang berhasil Suara.com rangkum berikut.
Jajaran pemerintah rajin ibadah
Mahfud MD pun memberikan bukti pertama soal isu rezim pemerintahan Jokowi anti Islam yang menurutnya tidak benar. Sebab, katanya, seluruh jajaran pemerintahan rajin beribadah.
Mulai dari presiden yang tak pernah meninggalkan salat hingga para menteri yang rutin melakukan puasa sunnah Senin Kamis. Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo itu lantas mengaku heran mengapa ada kelompok yang menuduh demikian terhadap pemerintah.
“Saya bicara kepada publik yang selalu mengatakan pemerintah anti Islam. Gimana bilang anti Islam, wong presidennya aja rajin salat, para menterinya puasa Senin Kamis, salat kalau waktunya salat,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Sekretariat Kabinet, dikutip Sabtu (3/6/2023).
Jokowi selalu salat di sela-sela jadwal padat
Bukti lain turut disematkan Mahfud dalam membantah isu pemerintahan Jokowi anti Islam. Ia membagikan pengalaman berkesan saat pertama kali mendampingi Jokowi untuk melakukan kunjungan kerja.
Kala itu, tepatnya di acara KTT ASEAN di Thailand, sang presiden, katanya masih sempat melaksanakan salat di tengah kesibukan yang padat. Hal ini juga dilakukan Jokowi saat sedang ada agenda di Kamboja, yakni meluangkan waktu istirahat untuk salat.
“Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Duduk di forum internasional pun waktunya salat dia salat. Itu pengalaman pertama saya kaget, saya belum sebulan di Menko Polhukam berangkat ke KTT Asean di Thailand,” ungkap Mahfud.
“Kemarin di Kamboja juga begitu, diberi waktu makan siang satu jam. Pak Jokowi makannya hanya 20 menit aja, 40 menit sisanya itu (untuk melaksanakan) salat,” imbuhnya.
Menag sebut pemerintah urus soal keagamaan
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga sempat menepis soal tanggapan larangan buka puasa bersama bagi pejabat yang membuat pemerintahan Jokowi dicap anti Islam.
Menurutnya, hal itu tidak mungkin karena jajaran pemerintah saat ini bahkan rutin mengurus semua yang berbau agama. Mulai dari ibadah salat, syahadat, hingga haji.
Berita Terkait
-
Mahfud MD Minta Bareskrim Polri Periksa Denny Indrayana Terkait Dugaan Pembocoran Putusan Rahasia MK Tentang Sistem Pemilu
-
Indepth News: Politik Hari Ini NasDem Bermuka Dua vs PDI Perjuangan Kacang Lupa Kulit dan "Chaos Politik" ala Demokrat
-
Mahfud MD Malah Beri Saran Begini ke Anies Biar Tak Ada Isu Penjegalan Capres
-
Willy Aditya: PDIP Itu Kacang Lupa Kulitnya, Jokowi Anaknya NasDem
-
Mengenal Apa Itu Ekspor Pasir Laut dan Untung Ruginya Bagi Lingkungan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg