Suara.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencuri perhatian Presiden Joko Widodo terkait proposal perdamaian tentang perang Rusia dan Ukraina.
Proposal itu disampaikan Prabowo dalam acara International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, yang digelar akhir pekan.
Namun, sayangnya proposal itu mendapatkan tanggapan negatif dari Ukraina karena dianggap lebih pro ke Rusia. Terkait hal itu, Presiden Jokowi berencana memanggil Prabowo untuk dimintai penjelasannya.
"Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Nanti hari ini atau besok akan saya undang. Minta kejelasan apa yang Menhan sampaikan," kata Jokowi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Lantas seperti apa isi proposal perdamaian itu dan bagaimana kronologinya? Simak ulasany berikut ini.
International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, digelar di Singapura pada akhir pekan.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto turut hadir dalam acara tersebut dan mengusulkan lima saran perdamaian untuk menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina.
Usulan pertama Prabowo adalah kedua negara melakukan gencatan senjata. Kedua, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengusulkan agar Ukraina dan Rusia mundur 15 kilometer ke baris belakang dan depan masing-masing negara.
Tak hanya itu, Prabowo mengusulkan keterlibatan pasukan pemantau dan PBB di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara.
Terkait dengan pasukan pemantau dan PBB, Prabowo mengusulkan agar diisi dengan kontingan dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia.
Lalu terakhir, Prabowo mengusulkan agar PBB mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan penduduk dari sejumlah wilayah sengketa.
"Setidaknya, mari kita coba ajukan beberapa rekomendasi konkret sehingga pertemuan seperti Dialog Shangri-La akan memiliki substansi dan makna yang lebih," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, langkah-langkah yang ia usulkan terbilang efektif dan sudah pernah dicoba di Korea.
Lebih dari itu, menurut Prabowo, yang paling mendesak menghentikan permusuhan dengan segera agar warga sipil yang tida berdosa di wilayah konflik dapat terlindungi.
Ukraina Respons Usulan Prabowo
Berita Terkait
-
Sentil Proposal Perdamaian Prabowo yang Ditolak, Hasto Bandingkan dengan Sikap Politik Ganjar yang Senapas Jokowi
-
PDIP Respons Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina Prabowo: Kebijakan Luar Negeri RI Harus Senafas Dengan Jokowi
-
Anggota DPRD Pangkep Gugat Prabowo Subianto ke Pengadilan
-
Berdoa di Petilasan Joko Tingkir Kerajaan Pajang, Pengemudi Becak Soloraya Dukung Prabowo Subianto Presiden
-
Konflik Myanmar: Serangan Udara yang Didukung Persenjataan dari Rusia
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
-
Danantara 'Wajibkan' Menkeu Purbaya Ikut Rapat Masalah Utang Whoosh
-
Viral Biaya Tambahan QRIS Rp500: BI Melarang, Pelaku Bisa Di-Blacklist
Terkini
-
Kepala BGN: Minyak Jelantah Bekas MBG Diekspor Jadi Avtur Singapore Airlines, Harganya Dobel
-
Tegas Tolak Mediasi dengan Jokowi, Roy Suryo Cs Lebih Pilih Dipenjara?
-
PKS Minta Raperda Perubahan Wilayah Jakarta Ditunda: KTP hingga Sertifikat Diubah Semua, Bikin Kacau
-
Dukung Langkah Prabowo Setop Tradisi Kerahkan Siswa saat Penyambutan, KPAI Ungkap Potensi Bahayanya
-
KPK Sita Rumah hingga Mobil dan Motor yang Diduga Hasil dari Korupsi Kuota Haji
-
Usai KUHAP Rampung Dibahas, Kapan DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset? Ini Kata Ketua Komisi III
-
Mencuat di Komisi Reformasi Polri: Mungkinkah Roy Suryo Cs dan Jokowi Dimediasi?
-
MK Batalkan Aturan HGU 190 Tahun di IKN, Airlangga: Investasi Tetap Kami Tarik!
-
'Dilepeh' Gerindra, PSI Beri Kode Tolak Budi Arie Gabung: Tidak Ada Tempat Bagi Pengkhianat Jokowi
-
Bentuk Posbankum Terbanyak, Pemprov Jateng Raih Rekor MURI