Suara.com - DPRD DKI Jakarta menyampaikan keluhan mengenai seringnya keterlambatan gaji dewan. Beberapa kali gaji tak dicairkan lewat dari tanggal 1 sesuai ketentuan.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Karyatin Subiantoro saat rapat kerja Komisi A, Senin (12/6/2023). Karyatin menyebut banyak anggota dewan yang bertanya langsung kepadanya soal keterlambatan gaji ini.
"Ini juga pertanyaan anggota dewan. Kami tuh sering ada keterlambatan pembayaran. Ini apa mekanismenya? Nggak enak saya kalo ditanya teman-teman anggota dewan juga enggak tahu," ujar Karyatin.
Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat DPRD DKI, Augustinus mengatakan biasanya keterlambatan gaji dewan terjadi karena waktunya bersamaan dengan tanggal merah atau hari libur. Akhirnya, pencairan diundur sampai ke hari kerja.
"Contoh minggu lalu itu tanggal 1 itu di hari Kamis tanggal merah. Tanggal 2-nya cuti bersama, baru dibayarnya tanggal 5 pak. Nah ini kami juga gitu pak, kami juga digaji juga tanggal 5 jadi telat juga," tuturnya.
Ia mengaku selalu menyampaikan usulan pembayaran gaji dewan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI tepat waktu. Namun, Augustinus tak mengetahui mengapa pencairan gaji dari BPKD masih telat.
"Mohon izin ibu BPKD, kami juga ditanyakan itu kenapa tanggal 1 kok tetap gak bisa berproses walaupun usulan pembayaran gajinya dari Sekretariat DPRD tidak pernah telat," ucapnya.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala Unit Pengelola Manajemen Standar Belanja BPKD DKI, Meriani Mandyara tak merinci alasan mengapa bisa terjadi keterlambatan pencairan gaji dewan. Namun, ia menyebut pihaknya selalu memproses permintaan Surat Pengajuan Dana (SPD) sesuai urutan.
"Menanggapi mengenai gaji. Pada intinya kami di BPKD itu memproses berdasarkan listing yang sudah ada. Itu insya Allah akan segera berproses pak. Tidak ada niatan untuk memperlambat. Itu langsung di proses," pungkasnya.
Baca Juga: Legislator DKI Taufik: Stasiun LRT Velodrome Sebab Permukiman Warga Sekitar Banjir
Berita Terkait
-
Legislator DKI Taufik: Stasiun LRT Velodrome Sebab Permukiman Warga Sekitar Banjir
-
Sponsor Minim Hingga Tiket Dibagikan Gratis, PDIP: Kerugian Formula E di Depan Mata
-
Jumlah Sponsor Formula E Jakarta 2023 Turun Drastis, Fraksi PDIP DKI: Bahaya Bangat!
-
Kisruh Pemilik Ruko dengan Ketua RT Riang Prasetya di Pluit Sudah Damai, DPRD DKI: Sempat Ada Provokator
-
Tak Juga Selesaikan Administrasi, DPRD: Pemprov DKI Tak Niat Jual 417 Bus Transjakarta
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
-
Tak Hanya Soal Ekonomi! Celios Ungkap Jejak Tiongkok di Indonesia Makin Meluas, Ini Buktinya
-
3 Rekomendasi HP 5G Murah di Bawah Rp3 Juta Tebaru September 2025
-
3 Kontroversi Purbaya Yudhi Sadewa di Tengah Jabatan Baru sebagai Menteri
Terkini
-
Baleg DPR Tegaskan Kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset, Ogah Bahas Seperti Bikin Pisang Goreng
-
Pramono Anung Bantah Isu Tarif Parkir Jakarta Naik Jadi Rp30 Ribu/Jam: Itu Hoaks!
-
Protes Adalah Hak! API Lawan Pelabelan Negatif dan Ingatkan soal Kasus HAM
-
MK Lanjutkan Sengketa Pilkada Papua dan Barito Utara ke Tahap Pembuktian
-
Dasco Sambangi Prabowo di Istana, Lapor Perkembangan Terkini di Tanah Air hingga Keputusan DPR
-
Sejarah Nepal: Dari Kerajaan Kuno Hingga Republik Modern
-
Parah! PNS Bawaslu NTB Gelapkan Belasan Mobil Operasional, Apa Motif dan Modusnya?
-
Legislator Golkar Beri Tantangan Menkeu Purbaya: Buat Kejutan Positif, Jangan Bikin Pusing Lagi
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Cairkan Bansos Rp 7 Juta per NIK, Benarkah?
-
Ferry Irwandi: TNI-Polri Harus Lindungi Rakyat