Ia lantas menantang Mahfud untuk blak-blakan menyebut siapa orang atau okunum yang dimaksud.
Banyak penyusup di lembaga pemerintah
Mahfud juga menyebut kalau saat ini banyak penyusup yang masuk ke sejumlah lembaga pemerintahan.
Menurut dia, keberadaan penyusup itu malah melemahkan lembaga tersebut. Meski begitu, ia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyusup yang dimaksud.
“Di berbagai struktur, lembaga pemerintahan itu sekarang banyak penyusup-penyusup, yang justru melemahkan, bukan menguatkan, jangan kita terlena, menutup mata, dengan upaya pelemahan struktur dari dalam,” ujar dia.
Minta proses seleksi diperketat
Imbas dari adanya penyusup di lembaga pemerintahan, lanjut Mahfud, adalah semakin lemahnya system di internal lembaga itu.
Karena itulah, ia meminta agar proses seleksi atau rekrutmen di lembaga pemerintah dipereketat untuk meminimalisir masuknya penyusup tersebut.
“Tidak boleh berdasar pesanan, terutama untuk lembaga-lembaga penegak hukum,” ucap Mahfud.
Baca Juga: Jokowi Sudah Minta Mahfud MD Tangani Masalah Utang Jusuf Hamka Sejak 2022
Mahfud: Korupsi kini lebih gila dari orde baru
Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut kalau perilaku korupsi di Indonesia saat ini semakin menggila dan lebih tinggi dibandingkan awal orde baru.
Ia mengungkapkan hal itu dengan mengutik Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia awal Orde baru yang berada di angka 20. Namun kini angkanya terus naik,hingga pada 2022 menyentuh angka 34.
"Kalau kita lihat di awal Orde Baru, indeks ini rasio, indeks persepsi korupsi kita itu 20, masih rendah sekali. Tapi setelah reformasi naik sampai akhirnya di tahun 2021 itu mencapai 38, rata-rata naik 1 lah," sambungnya.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
Berita Terkait
-
Jokowi Sudah Minta Mahfud MD Tangani Masalah Utang Jusuf Hamka Sejak 2022
-
Ketua KONI Sumsel Hendri Zainuddin Diperiksa Kasus Korupsi Dana Hibah Rp 37 Miliar
-
CEK FAKTA: Maruf Amin dan Yenny Wahid Pimpin Warga Nahdiyin Restui Mahfud MD Jadi Cawapres Anies Baswedan
-
Jokowi Akhirnya Mengalah dan Siap Bayar Utang ke Jusuf Hamka
-
Jejak Debat Mahfud MD vs Anggota DPR: Kini Ditantang Ahmad Sahroni Soal Transaksi Bawah Meja
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO