Jelang Pemilu 2024, Wakapolri Minta Respons Cepat Aduan Yang Meresahkan Masyarakat

Suara.com - Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy menekankan pentingnya cooling system jelang Pemilu 2024. Ia meminta seluruh jajaran Polda mengoptimalkan patroli hingga merespons cepat aduan masyarakat dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban.

Hal ini disampaikan Gatot saat memimpin kegiatan analisa dan evaluasi atau anev program Quick Wins Presisi Triwulan II tahun 2023 di Posko Presisi Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (13/6/2023).

"Lakukan respon cepat laporan dan aduan yang meresahkan masyarakat," ujar Gatot.

Dalam kesempatan itu, Gatot juga meminta seluruh jajaran Polda untuk meningkatkan budaya integritas dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Berdasar data anev terkait penilaian terhadap budaya integritas organisasi, Gatot menyebut Polda Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur memiliki indeks tertinggi. Adapun salah satu penilaiannya yakni terkait kepatuhan terhadap larangan Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) bergaya hedonis.

“Ini saya harap bisa dilihat dan diikuti oleh daerah yang lain,” katanya.

Sementara Polda Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki indeks tertinggi dalam penilaian terhadap optimalisasi layanan publik dasar kepolisian terhadap masyarakat, yang mencakupi; layanan hotline, patroli siber, dan aduan melalui media sosial.

"Ini penting dalam era digital, aduan masyarakat langsung melalui media sosial yang sering disebut viral itu. Penting bagi kepolisian untuk merespon aduan semacam ini. Tentu saja biar bisa merespon itu, harus melakukan monitoring dengan baik," jelasnya.

Kaposko Presisi Irjen Pol Slamet Uliandi dalam anev kemudian mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasar hasil survei Indikator Politik Indonesia telah mencapai 73,2 persen. Sedangkan berdasar survei Charta Politika sebesar 70 persen.

Baca Juga: Relawan Usulkan Agus Harimurti Yudhoyono Jadi Wakil Anies Baswedan di Pemilu 2024, Kapan Diumumkan?

"Posko Presisi memberikan ruang bagi eksternal untuk melakukan penilaian secara independen. Sehingga apa yang dilakukan Posko Presisi mengevaluasi di dalam dan dinilai oleh eksternal," pungkasnya.