Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wiliam Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem kerja dari rumah atau "work from home" (WFH) seperti era pandemi COVID-19 untuk mengurangi kemacetan.
"Yang saya usulkan penerapan WFH yang sudah terbukti berhasil ketika pandemi dan jalan kosong," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu seperti dikutip dari Antara, Rabu.
Menurut Wiliam, penerapan WFH ketika pandemi COVID-19 terbukti menurunkan angka kemacetan. Selain itu, kualitas udara juga semakin bersih lantaran tidak ada kendaraan yang lalu-lalang di jalan.
Untuk mewujudkan usulan kebijakan tersebut, Wiliam meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan perusahaan dan pengelola perkantoran guna membahas sistem kerja dari rumah.
"Mungkin sistem kerja 'hybrid' jadi tiga hari WFH dan sisanya di kantor. Itu perlu dipertimbangkan," kata dia.
Wiliam juga meminta Pemprov DKI untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi.
Penambahan terminal dan moda transportasi diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan saat penumpang menunggu angkutan.
"Jadi di satu sisi ada solusi WFH, di sisi lain pemprov juga harus benahi transportasi," kata William.
Pemprov DKI sedang membahas beberapa peraturan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya membagi jam kerja menjadi dua shift, yakni masuk pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. (Antara)
Baca Juga: Gaji PJLP DKI Belum Juga Dinaikkan Sesuai UMP 2023, Ini Kata DPRD Jakarta
Berita Terkait
-
Gaji PJLP DKI Belum Juga Dinaikkan Sesuai UMP 2023, Ini Kata DPRD Jakarta
-
Supaya Jadi Contoh, Legislator PSI Minta Pejabat DKI Gunakan Transportasi Umum
-
Dulu Menghujat, William PSI Kini Puji Anies: Cukup Berhasil Integrasikan Transportasi Umum
-
KPU Minta Pemprov DKI Tak Ragu Copot Atribut Parpol yang Merusak Estetika Kota
-
Bakal Diperbaiki, Pemprov DKI Larang Warga Lintasi Jembatan Marunda yang Rusak Parah
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor