Suara.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wiliam Aditya Sarana mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan sistem kerja dari rumah atau "work from home" (WFH) seperti era pandemi COVID-19 untuk mengurangi kemacetan.
"Yang saya usulkan penerapan WFH yang sudah terbukti berhasil ketika pandemi dan jalan kosong," kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu seperti dikutip dari Antara, Rabu.
Menurut Wiliam, penerapan WFH ketika pandemi COVID-19 terbukti menurunkan angka kemacetan. Selain itu, kualitas udara juga semakin bersih lantaran tidak ada kendaraan yang lalu-lalang di jalan.
Untuk mewujudkan usulan kebijakan tersebut, Wiliam meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkoordinasi dengan perusahaan dan pengelola perkantoran guna membahas sistem kerja dari rumah.
"Mungkin sistem kerja 'hybrid' jadi tiga hari WFH dan sisanya di kantor. Itu perlu dipertimbangkan," kata dia.
Wiliam juga meminta Pemprov DKI untuk memaksimalkan pelayanan transportasi umum agar warga mau beralih dari kendaraan pribadi.
Penambahan terminal dan moda transportasi diperlukan agar tidak terjadi keterlambatan saat penumpang menunggu angkutan.
"Jadi di satu sisi ada solusi WFH, di sisi lain pemprov juga harus benahi transportasi," kata William.
Pemprov DKI sedang membahas beberapa peraturan guna mengurangi kemacetan. Salah satunya membagi jam kerja menjadi dua shift, yakni masuk pukul 08.00 WIB dan 10.00 WIB. (Antara)
Baca Juga: Gaji PJLP DKI Belum Juga Dinaikkan Sesuai UMP 2023, Ini Kata DPRD Jakarta
Berita Terkait
-
Gaji PJLP DKI Belum Juga Dinaikkan Sesuai UMP 2023, Ini Kata DPRD Jakarta
-
Supaya Jadi Contoh, Legislator PSI Minta Pejabat DKI Gunakan Transportasi Umum
-
Dulu Menghujat, William PSI Kini Puji Anies: Cukup Berhasil Integrasikan Transportasi Umum
-
KPU Minta Pemprov DKI Tak Ragu Copot Atribut Parpol yang Merusak Estetika Kota
-
Bakal Diperbaiki, Pemprov DKI Larang Warga Lintasi Jembatan Marunda yang Rusak Parah
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?