Cengar-cengir di Sidang, Editor Video Haris Azhar Tanya Balik Jaksa Kasus Lord Luhut: Begitu-begitu Apa?

"Apa yang anda takutkan kalau nggak salah kan nggak jadi permasalahan, anda kan juga katanya pada saat itu keluar, pada saat direkam anda keluar, jadi apa yang anda takutkan? Apakah ada informasi-informasi yang anda dengar?" cecar jaksa.

"Tidak ada. Maksudnya begini, saya tidak pernah berhubungan hukum seperti ini, tiba-tiba saya dikabarin kalau nanti ada pemeriksaan polisi ya seperti-seperti itu ya memang mental kita memang beda gitu," jawab Khairul.

Sejurus dengan itu, pengacara Haris-Fatia mencoba menegaskan kekhawatiran yang dirasakan oleh Khairul.

Khairul mengaku merasa khawatir usai konten yang ia edit dilaporkan oleh Luhut ke pihak kepolisian.

"Kekhawatiran saudara saksi bahwa ada masalah dalam konten video ini, itu kekhawatiran itu ketakutan itu, itu setelah ada laporan polisi atau setelah take video atau sebelum laporan polisi?" tanya kuasa hukum Haris Azhar dan Fatia menegaskan.

"Setelah ada kabar kalau ini bakal dipermasalahkan gitu," jawab Khairul.

"Setelah saudara saksi mengetahui bahwa konten video itu dipermasalahkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan melapor ke pihak Kepolisian begitu ya?" tanya kuasa hukum Haris dan Fatia lagi.

"Iya," ucap Khairul dengan singkat.

Dakwaan Jaksa

Baca Juga: Selain Luhut, Saksi Sebut Nama Moeldoko juga Disinggung di Konten Haris Azhar

Untuk diketahui, dalam perkara ini Haris dan Fatia didakwa mencemarkan nama baik Luhut Binsar Pandjaitan oleh jaksa.

Jaksa menyatakan pernyataan Haris dan Fatia dalam sebuah video yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris telah mencemarkan nama baik Luhut.

Video tersebut berjudul 'Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi-ops militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada1! >NgeHAMtam'. Hal yang dibahas dalam video itu adalah kajian cepat Koalisi Bersihkan Indonesia dengan judul 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya'.

Haris dan Fatia didakwa Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946, dan Pasal 310 KUHP. Setiap pasal tersebut di-juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.