Suara.com - Bantuan Sosial (Bansos) program keluarga harapan (PKH) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) masih terus disalurkan. Masyarakat bisa mengecek terdaftar atau tidak sebagai penerima Bansos PKH BNPT ini secara mandiri. Jika belum tahu cara cek bansos PKH BNPT, silahkan cek informasinya di dalam artikel ini.
Tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 10 juta keluarga akan menerima manfaat PKH. Selain itu, ditargetkan 18,8 juta menerima manfaat KPM BPNT, dan 96,8 juta menerima bansos PBI-JK.
Cara Cek Bansos PKH BNPT
Untuk memastikan bahwa keluargamu terdaftar sebagai penerima Bansos PKH BNPT, kamu bisa cek dengan cara sebagai berikut:
1. Masuk ke website cek bansos kemensos, beralamat di cekbansos.kemensos.go.id.
2. Akan terbuka laman yang menyuruh kamu memasukkan wilayah penerima manfaat, terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan.
3. Masukkan juga nama penerima manfaat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Masukkan kode captcha yang muncul dengan benar
5. Klik tombol cari data
Baca Juga: Sempat Diberitakan Raib, Dana PKH Puluhan KPM di Desa Bungbulang Garut Dijanjikan Diganti Pendamping
6. Sistem akan mencarikan nama penerima manfaat sesuai wilayah yang dimasukkan.
7. Jika nama yang dimasukkan ke dalam sistem terdaftar sebagai penerima akan muncul informasi terdaftar sebagai penerima di PKH, BPNT, PBI JK, atau bansos lainnya. Namun, jika tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan "Tidak terdapat peserta/PM".
Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk menurunkan angka kemiskinan. Dikutip dari kominfo.go.id, sejauh ini bantuan khusus dari kementerian sosial ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai 9 persen di akhir 2019. Oleh karenanya, sistem ini dilanjutkan.
Bahkan pemerintah melakukan perluasan target dan menaikkan anggaran program,transformasi bantuan, hingga intregasi bansos berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), dan pendampingan sosial.
Sebagai contoh, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, jumlah keluarga penerima manfaat PKH terus meningkat. Di tahun 2014 terdapat 2,79 juta KPM, lalu naik menjadi 10 juta KPM di tahun 2018.
Masih dikutip dari website kominfo.go.id, BNPT juga memberikan peran besar untuk mendukung gerakan keuangan inklusif. BPNT telah membantu setidaknya 12-19 persen pengeluaran rumah tangga per bulan, sehingga ini memberikan peluang bagi keluarga miskin untuk meningkatkan belanja rumah tangganya. Selain itu, ini memberikan peluang keuntungan bagi pengusaha daerah, terutama warung-warung kecil yang memberdayakan ekonomi lokal.
Berita Terkait
-
Sempat Diberitakan Raib, Dana PKH Puluhan KPM di Desa Bungbulang Garut Dijanjikan Diganti Pendamping
-
Dinas PKH Riau Temukan 12 Kasus Positif Rabies pada Hewan, dan 25 Orang Terinfeksi
-
Begini Cara Cek Bansos PKH Tahap 2
-
Cara Cek Bansos PKH Tahap 2, Periksa Nama Anda di Link Berikut ini
-
Cerita Haru Anak di Kebumen tak Mau Pisah dengan Ibunya yang ODGJ, Tinggal di Gubuk Reot
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu