Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/7/2023). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo melaporkan sejumlah hal terkait perkembangan di bidang pertahanan, mulai dari industri pertahanan hingga situasi geopolitik.
"Saya melaporkan beberapa hal di bidang saya, terutama perkembangan di bidang pertahanan, perkembangan dalam industri pertahanan, dan perkembangan hubungan kita dengan beberapa negara di bidang pertahanan, dan juga perkembangan geopolitik cukup bagus perkembangannya," kata Prabowo usai bertemu Jokowi.
Dalam bidang industri pertahanan, Prabowo menyampaikan laporan kemajuan PT Dirgantara Indonesia (DI) yang makin baik. Berdasarkan laporan Direktur Utama PT DI, kemampuan produksi pesawat CN-235 di PT DI meningkat, dari awalnya hanya dua-tiga pesawat menjadi delapan pesawat dalam setahun.
"Sekarang setelah ada revitalisasi, ada reformulasi prosedur kerja, dan sebagainya, sekarang mereka mampu—laporannya PT DI—delapan. Dari yang tadinya dua-tiga setahun, sekarang mereka mampu delapan CN-235 setahun," ungkapnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut bahwa hal tersebut merupakan perkembangan yang sangat baik karena permintaan pesawat CN-235 di banyak negara cukup tinggi. Menurut perhitungannya, ada permintaan sampai 100 pesawat CN-235 dari berbagai negara, baik dari Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya.
"Jadi ini tentunya membesarkan hati kita dan saya dorong terus industri pertahanan kita supaya lebih efisien, lebih produktif, lebih inovatif, dan tidak malu-malu kerja sama dengan siapa pun yang bisa membawa nilai tambah bagi kita," jelasnya.
Di samping itu, Prabowo juga melaporkan keinginan beberapa negara untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Kerja sama tersebut antara lain dalam bentuk pengiriman perwira dan bintara negara lain untuk dilatih di Indonesia.
"Mereka juga minta kita ke negara mereka untuk melatih pasukan mereka. Ini saya kira juga menunjukkan Indonesia terus dihormati dan menjadi panutan banyak negara, terutama negara-negara Afrika."
Baca Juga: Temui Jokowi di Istana, Prabowo: Laporan Beberapa Hal
Berita Terkait
-
Bertemu Jokowi Lagi, Apa yang Dibahas Prabowo Subianto di Istana Negara?
-
Baliho Gerindra Sering Gunakan Gambar Presiden Jokowi, Denny Siregar Sebut Prabowo Subianto Belum Percaya Diri Maju di Pilpres 2024
-
Sebut Banyak Capres Pencitraan, Pengamat: Prabowo Lebih Autentik
-
Diisukan Membelot Dukung Prabowo Subianto, Ini Klarifikasi Effendi Simbolon
-
Temui Jokowi di Istana, Prabowo: Laporan Beberapa Hal
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana