Suara.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin keceplosan berbicara politik seputar Pilpres 2024. Padahal diketahui, Cak imin masih dipingit oleh PKB.
Hal itu terjadi ketika Cak Imin menanggapi mengenai Dewan Syura PKB yang mendorong Prabowo Subjanto-Muhaimin segera dideklarasikan sebagai capres dan cawapres. Cak Imin yang tidak menyadari dirinya masih dipingit, menjawab pertanyaan tersebut.
Menurut Cak Imin, pendeklarasian pasangan capres dan cawapres tidak perlu dilakukan buru-buru.
"Enggak perlu tergesa-gesa," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
Sesaat kemudian, Cak Imin baru menyadar dirinya keceplosan menanggapi pertanyaan terkait Pilpres tersebut.
"Eh ngomong pilpres lagi," kata Cak Imin yang kemudian tertawa dan berlari seraya menjauhi awak media.
Pada momen yang sama, sebelumnya Cak Imin menanggapi panjang pertanyaan awak media terkait rencana bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soeakrnoputri. Ia berujar kekinian dirinya masih menunggu kabar.
"Belum, belum. Nunggu kabar aja," kata Cak Imin.
Ia memastikan sudah menjalin komunikasi melalui PKB dan PDIP tentang rencana bertemu Megawati.
Baca Juga: PKB Ngarep Pasangan Prabowo-Cak Imin Segera Dideklarasikan: Itu Saja Yang Penting
"Iya," katanya.
Ditanya lebih lanjut apakah pertemuan dengan Megawati bakal membahas peluang PKB berkoalisi dengan PDIP, Imin tidak menjawab.
"Saya enggak boleh ngomong pilpres. Masih (dipingit)," ujar Imin.
Sebelumya, Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mendorong agar pasangan Prabowo Subianto dengan ketua umum partainya yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin segera dideklarasikan. Menurutnya, hal penting untuk saat ini.
Hal itu disampaikan Maman menjawab pertanyaan awak media soal peluang PKB mendukung Ganjar Pranowo di 2024.
"Jadi sampai sejauh ini tawaran apa pun tentu akan dibicarakan dengan Gerindra, kami masih tetap dengan Gerindra dan berharap pasangan Prabowo-Muhaimin segera dideklarasi. Itu aja yang penting," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (13/7/2023).
Berita Terkait
-
PKB Ngarep Pasangan Prabowo-Cak Imin Segera Dideklarasikan: Itu Saja Yang Penting
-
Soal Potensi Koalisi KIR Pecah, PKB Sebut Semua Kemungkinan Bisa Terjadi
-
Anak Panji Gumilang Tak Jadi Nyaleg dari PKB, Kenapa?
-
Anak Panji Gumilang Dikabarkan Nyaleg dari Partainya, PKB Buru-buru Bantah: Tidak Jadi
-
Terbongkar, Lewat Hasto PDIP Ajak PKB Gabung Koalisi Pilpres 2024, Cak Imin Akan Temui Megawati
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK