Suara.com - Sejumlah Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada Juli 2023.
Desakan tersebut bukan tiba-tiba disampaikan, sebabnya eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.
"Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu harusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga," kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian saat dihubungi pada Selasa (25/7/2023).
Lawrence mengatakan, kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.
"Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau ke mana juga enggak jelas," kata Lawrence.
"Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai," ujarnya.
Lawrence menegaskan usulan Munaslub tidak ada kaitannya dengan pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini. Mengingat Munaslub sudah jauh hari diusulkan pada pertengahan tahun lalu.
"Sebenarnya soal Munaslub tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan kasus Pak Airlangga. Enggak ada, sama sekali kita enggak tahu bahwa dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan Munaslub," kata Lawrence.
"Kebetulan saja. Ini kita sudah putuskan harus Munaslub, tahu-tahu kasusnya dia ada. Jadi kebetulan saja," ujarnya.
Baca Juga: Luhut Tetap Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Jika Munaslub
Lawrence menegaskan kendati ada kasus di Kejagung, Munaslub tetap didesak dilakukan pada Juli bulan ini.
"Kan kita minta itu bulan Juli ini juga Munaslub. Satu tahun dari yang kami sudah undur tahun lalu. Jadi, kita kasih kesempatan untuk Kejaksaan Agung mengevaluasi, mendalami, tetapi Munaslub itu sudah menjadi keputusan kami harus dilaksanakan," kata Lawrence.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar tetap mendesak munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto.
Kekinian, mereka sudah membulatkan pilihan untuk mendorong Luhut Binsar Pandjaitan menjadi suksesor Airlangga di kepimimpinan Golkar.
Lawrence yang merupakan Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI menuturkan ada sejumlah tokoh yang sebenarnya layak untuk menjadi ketua umum Golkar. Termasuk dengan Bahlil Lahadalia yang belakangan menyatakan diri siap maju pemilihan ketua umum.
"Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum menggantikan Pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu," kata Lawrence dihubungi, Selasa (25/7/2023).
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik