Suara.com - Sejumlah Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar mendesak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) digelar pada Juli 2023.
Desakan tersebut bukan tiba-tiba disampaikan, sebabnya eksponen sudah mendorong Munaslub sejak satu tahun lalu.
"Ini kami sudah diskusikan satu tahun lalu harusnya kita lakukan munaslub, satu tahun lalu itu bulan Juni-Juli tahun lalu harusnya munaslub, tetapi kami undur satu tahun sampai sekarang bulan Juli, karena kami masih ingin memberi kesempatan pada Pak Airlangga," kata Eksponen Partai Golkar Lawrence TP Siburian saat dihubungi pada Selasa (25/7/2023).
Lawrence mengatakan, kesempatan itu sudah diberikan kepada Airlangga selama satu tahun. Namun para senior menilai tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Airlangga.
"Kami lihat nggak ada perubahan, artinya apa? Satu, dia sebagai calon presiden/calon wakil presiden tidak jelas, kemudian kedua koalisinya tidak jelas, ketiga arah Partai Golkar mau ke mana juga enggak jelas," kata Lawrence.
"Nah ini, kami, para senior dan organisasi pendiri, menilai, mendiskusikan, mengevaluasi ini soal leadership, ini soal ketidakmampuan dia untuk memimpin partai," ujarnya.
Lawrence menegaskan usulan Munaslub tidak ada kaitannya dengan pemanggilan Airlangga oleh Kejaksaan Agung baru-baru ini. Mengingat Munaslub sudah jauh hari diusulkan pada pertengahan tahun lalu.
"Sebenarnya soal Munaslub tidak ada urusan, tidak ada kaitan dengan kasus Pak Airlangga. Enggak ada, sama sekali kita enggak tahu bahwa dia ada kasus dan kita tidak melihat itu, kita tidak mempertimbangkan itu untuk melakukan Munaslub," kata Lawrence.
"Kebetulan saja. Ini kita sudah putuskan harus Munaslub, tahu-tahu kasusnya dia ada. Jadi kebetulan saja," ujarnya.
Baca Juga: Luhut Tetap Digadang-gadang Gantikan Airlangga Hartarto Pimpin Golkar Jika Munaslub
Lawrence menegaskan kendati ada kasus di Kejagung, Munaslub tetap didesak dilakukan pada Juli bulan ini.
"Kan kita minta itu bulan Juli ini juga Munaslub. Satu tahun dari yang kami sudah undur tahun lalu. Jadi, kita kasih kesempatan untuk Kejaksaan Agung mengevaluasi, mendalami, tetapi Munaslub itu sudah menjadi keputusan kami harus dilaksanakan," kata Lawrence.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah eksponen Partai Golkar tetap mendesak munaslub untuk mengganti Airlangga Hartarto.
Kekinian, mereka sudah membulatkan pilihan untuk mendorong Luhut Binsar Pandjaitan menjadi suksesor Airlangga di kepimimpinan Golkar.
Lawrence yang merupakan Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI menuturkan ada sejumlah tokoh yang sebenarnya layak untuk menjadi ketua umum Golkar. Termasuk dengan Bahlil Lahadalia yang belakangan menyatakan diri siap maju pemilihan ketua umum.
"Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum menggantikan Pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu," kata Lawrence dihubungi, Selasa (25/7/2023).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Cak Imin Dorong Sekolah Umum Terapkan Pola Pendidikan Sekolah Rakyat: Ini Alasannya!
-
Warga Manggarai Tak Sabar Tunggu Proyek LRT Fase 1B Rampung, Macet Dianggap Sementara
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol