Wanti-wanti Penyelenggara Pemilu Tak Hembuskan Wacana Penundaan Pilkada, Komisi II DPR: Cuma Buat Gaduh!

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI fraksi NasDem, Saan Mustofa mewanti-wanti kepada penyelenggara pemilu untuk mematuhi Undang-Undang dan tak menghembuskan wacana penundaan Pilkada 2024. Sebab menurutnya, hal itu justru akan membuat situasi menjadi gaduh.

"Karena apa yang mereka wacanakan, itu pasti akan membuat suasana menjadi tidak pasti, apalagi tahun 2024 itu tahun politik," kata Saan dalam diskusi bertajuk 'Polemik Penundaan Pilkada 2024' di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

Ia mengatakan, beban berat penyelenggaran Pemilu tidak hanya akan dirasakan oleh KPU dan Bawaslu, tapi juga partai politik. Itu ia sampaikan lantaran sebagai peserta pemilu harus menyiapkan pemilu baik Pilpres hingga Pilkada.

Terlebih juga menyiapkan untuk para calon anggota legislatif yang akan bertarung di Pileg 2024 mendatang.

"Nah kalau penyelenggaranya berwacana, itu pasti membuat suasana menjadi tidak pasti, menimbulkan juga kegaduhan politik, di saat kita konsentrasi harus menyiapkan pemilu agar fokus konsentrasi pemilu itu bisa berjalan dengan demokratis, profesional, transparan, akuntabel," tuturnya.

"Tetapi kita dihadapkan dengan wacana yang dibuat oleh para penyelenggara, tentang memajukan atau memundurkan itu membuat ketidakpastian kembali dan juga akan menimbulkan sebuah kegaduhan, karena apa yang penyelenggara yang harusnya melaksanakan undang-undang, dia masuk keranah yang bukan menjadi kewenangannya," imbuhnya.

Isu Penundaan

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengusulkan pembahasan agar Pilkada Serentak 2024 ditunda.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Rabu (12/7/2023).

Baca Juga: Usulan Bawaslu Pilkada 2024 Ditunda, Mahfud MD: Agenda Konstitusi Tak Boleh Mundur

Menurut Bagja, ada sejumlah masalah dalam penyelenggaraan pilkada karena berdekatan dengan pergantian presiden dan DPR.

Adapun masalah yang dimaksud Bagja terdiri dari pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, serta beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024, yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja, dikutip dari keterangannya, Kamis (13/7/2023).

Untuk itu, Bagja mengusulkan adanya pembahasan mengenai opsi penundaan pilkada serentak.

Terlebih, dia menyoroti pilkada di Makassar yang sebelumnya terdapat gangguan kemanan sehingga memerlukan pengerahasan dari kepolisian sekitar.