Suara.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi merilis aturan terbaru tekait kenaikan pangkat bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Aturan yang berlaku mulai Januari 2024 ini dinilai akan jauh lebih baik dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Simak informasi tentang aturan baru kepangkatan PNS mulai 2024 selengkapnya dalam ulasan artikel di bawah ini.
Sebagaimana diketahui, aturan terbaru terkait kepangkatan PNS ini tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat PNS.
Adapun aturan sebelumnya, periode kepangkatan bagi para PNS dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Kemudian, melalui diterbitkannya aturan terbaru ini, periode kenaikan pangkat ditambah 4 kali hingga menjadi 6 kali dalam setahun.
"Dengan perubahan ketentuan ini maka periode Kenaikan Pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober akan diubah menjadi setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahun," ungkap Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Iswinarto Setiaji melalui siaran pers, pada Jumat (28/7/2023).
Lebih lanjut, Iswinarto menambahkan jika pemberlakuan periodisasi atas kenaikan pangkat sebanyak enam kali ini tidak akan berlaku terhadap jenis Kenaikan Pangkat anumerta dan juga Kenaikan Pangkat bagi pengabdian.
Sebagai tahapan dari unsur manajemen ASN, adanya kenaikan pangkat ini bertujuan sebagai bentuk penghargaan yang akan diberikan atas prestasi kerja dan juga pengabdian PNS terhadap Negara. Tak hanya itu, Iswinarto juga mengatakan jika periodisasi terhadap kenaikan pangkat sebanyak enam kali tersebut merujuk dapam periode dari usulan bukan kuantitas Kenaikan Pangkat.
Atau dengan kata lain, PNS bisa diajukan usul atas kenaikan pangkat pada kurun waktu selama enam periode dalam satu tahun dengan catatan telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat. Dengan adanya pertambahan atas periodesasi kenaikan pangkat PNS, maka kesempatan untuk mengajukan kenaikan pangkat dalam satu tahun menjadi lebih banyak.
Sederhanannya, saat ini PNS bisa diajukan usul terhadap kenaikan pangkat dalam kurun waktu selama enam periode dalam satu tahun. Hal ini tentu menjadi kabar gembira bagi banyak orang yang ingin segera naik pangkat. Sebagai pengingat PNS juga harus memenuhi syarat untuk dapat mengikuti usulan kenaikan pangkag ini.
Demikianlah ulasan terkait aturan baru kepangkatan PNS mulai 2024. Semoga bermanfaat!
Kontributor : Putri Ayu Nanda Sari
Berita Terkait
-
Aturan Kenaikan Gaji Berkala PPPK, Unduh Permenpan-RB 7 Tahun 2023 di Sini!
-
Kapan Mulai Pasang Bendera Merah Putih 17 Agustus 2023? Cek Jadwalnya Awal Bulan
-
Aturan Pasang Bendera Merah Putih 17 Agustus di Rumah, Kantor dan Sekolah Sesuai Undang-undang
-
Harimau Mati di Tangan Alshad Ahmad, Ini Aturan Memelihara Binatang Dilindungi
-
Urai Kemacetan, Pemkot Solo Berlakukan Jam Masuk Baru pada Sejumlah Sekolah
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan