Benang Kusut Hukum di Kasus Kabasarnas, Desakan Revisi UU Peradilan Militer Buat Prajurit Pemegang Jabatan Sipil

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Undang-Undang Peradilan Militer harus diubah karena dianggap sudah tidak relevan untuk menangani tindak pidana khusus seperti dugaan korupsi yang melibatkan personel TNI.

Fickar juga menilai kasus dugaan suap seperti yang menyeret Kabasarnas Henri Alfiandi harusnya ditetapkan sebagai kejahatan lintas profesi yang bisa diusut oleh penegak hukum di luar polisi militer (Puspom TNI). 

"Aturan itu sudah tidak relevan karena tidak kontekstual dan diskriminatif, aturannya harus diubah," ucap Fickar pada Senin (31/7/2023).

Fickar menilai persoalan hukum yang menjerat Henri jadi polemik karena dia ditugaskan di lembaga eksternal atau di luar TNI namun masih menyandang status militer. Alhasil ketika KPK menemukan dugaan suap yang dilakukan Henri dan anak buahnya, Afri Budi maka tidak bisa langsung ditindak tapi harus diserahkan pada Puspom TNI. 

Dengan masih berlakunya UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka jika seorang anggota TNI melakukan tindak pidana maka yang berhak mengusut hingga menyidangkan perkara adalah Puspom TNI dan Pengadilan Militer.

"Memang aturan ini tidak adil. Mestinya hanya berlaku di waktu perang saja dan terbatas pada kejahatan yang bersifat militer," ujar Fickar.

"Tetapi KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) dan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) militernya masih mengatur seperti itu," pungkasnya.

Kontributor : Trias Rohmadoni

Baca Juga: Profil dan Sepak Terjang Johanis Tanak, Petinggi KPK Ngaku Diintimidasi saat Minta Maaf ke TNI