Suara.com - Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan melihat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki tiga pilihan dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024.
Pilihan itu di antaranya, pertama PKB bisa menjadi partai yang mendorong dan memiliki cawapres. Kedua, PKB tidak memiliki cawapres tetapi menjadi partai yang berperan sangat besar soal koalisi. Ketiga, PKB bikin koalisi baru.
"Tapi tiga yang saya sebutkan urutannya prioritas ya, prioritas satu cawapres, prioritas dua menjadi partai yang punya peran sangat besar di dalam koalisi capres cawapres. Yang ketiga itu tadi elu enggak jelas, gua lepas, pergi ke tempat yang lebih bebas," ujar Djayadi di kantor PKB, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (2/8/2023).
Mengenai pilihan pertama, Djayadi memandang ada dua peluang PKB mendorong Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapres, pertama ke Prabowo Subianto, kedua ke Ganjar Pranowo. Menurut Djayadi, PKB bakal memilih siapa yang lebih dulu membuat penawaran dari dua figur capres tersebut.
"Iya mana yang duluan nawarin. Kalau Pak Prabowo duluan nawarin ya pasti diambil, tapi kalau Pak Ganjar duluan nawarin jelas gitu 'Cak Imin gabung sama Kami, Anda jadi cawapres' terima, benar enggak?" kata Djayadi.
Tetapi permasalahannya, Djayadi tidak yakin bakal ada yang memberi penawaran lebih dulu.
"Bener enggak? Karena buktinya misalnya di PDIP, kata Mbak Puan ada lima cawapres, ini kalau ikut yang disebut Mbak Puan ya, yang nomor satu itu kalau enggak salah Sandi, nomor duanya Erick, nomor 3 Andika, nomor 4 AHY, nomor 5 Cak Imin," kata Djayadi.
Sementara itu, mengenai pilihan kedua, yakni PKB memiliki peran besar, Djayadi menilai PKb bisa memainkan peran besar tersebut apabila tetap bertahan bersama Gerindra, kendati Cak Imin bukan cawapresnya.
Menurut Djayadi, PKB bagai separuh napas koalisi. Pasalnya tanpa PKB, Gerindra tentu tidak biaa memenuhi presidential threshold.
Baca Juga: Jika Gugatan Batas Usia Dikabulkan MK, PKS Wanti-wanti Jokowi Soal Kans Gibran Maju Pilpres 2024
"Jadi kalau ada pilihan kedua menjadi, tidak menjadi cawapres tapi menjadi sponsoring political party gitu, partai yang mensponsorikan kandidat. Nah itu lebih besar kemungkinannya ada di Gerindra. Kenapa? Gerindra pasti akan memberikan jawaban peran konsesi yang lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan PDIP, setuju tidak? itu itu kalau pilihannya yang kedua," kata Djayadi.
Pilihan ketiga, yaitu berkaitan dengan membentuk poros koalisi haru, Djayadi melihat PKB bisa berkoalisi dengan Partai Golkar. Kendati peluang menang kecil, tetapi pada putaran kedua koalisi ini dipandang bisa jadi rebutan.
"Bikin koalisi aja sendiri misalnya sama Golkar, bener nggak? Misalnya sama Golkar, dugaan kita Gus Jazil sama Mas Saiful kalau tiga-tiganya maju, ada dua putaran kan, maka koalisi ini akan punya peran lebih besar dengan bernegosiasi untuk putaran kedua. Siapa pun pemenang di putaran pertama akan perlu NU akan perlu PKB akan perlu Jawa Timur dan Jawa Tengah. betul, betul?" tutur Djayadi.
Saling Melengkapi
Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibangun PKB dan Partai Gerindra merupkan koalisi yang terbaik yang ada untuk menghadapi Pilpres 2024.
Hida menunjukkan indikasi apa saja yang kemudian membuat dirinya menilai koalisi PKB-Gerindra menjadi yang terbaik.
Berita Terkait
-
Bakal Ada Partai Merapat ke Koalisi, Gerindra Pastikan Muliakan PKB dan Cak Imin dalam Posisi Terhormat
-
Bawa Jajaran Gerindra, Sore Ini Prabowo Kunjungi Markas PSI
-
Capres Cawapres Wajib Kuasai Isu Ekonomi, Airlangga Hartarto Bisa Jadi Alternatif untuk Pemilu 2024
-
Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Kemendagri Jelaskan Kesamaan Hak dalam Pemerintahan
Terpopuler
- Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri
- Desil Mendadak Melonjak, Warga Jogja Terancam Kehilangan Bansos
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
- Anggaran Bencana Tak Ditemukan, Istana Malah Beli Merpati Rp305 Juta untuk Perayaan HUT ke-81 RI
Pilihan
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
Terkini
-
Dear Mom, Kabut Asap Makin Pekat, Ini Tanda Anak Mulai Terdampak
-
Kabut Asap Palembang Makin Pekat, Kapan Sekolah Mulai Belajar dari Rumah?
-
Ekonom Ungkap Efek Domino Karhutla: Dari Biaya Berobat hingga Pendapatan Warga Tertekan
-
Sumsel Dikepung 1.742 Hotspot, Seberapa Aman Warga dari Kabut Asap?
-
Viral Debt Collector Cek Nomor Mesin Kendaraan, Anggota DPR: Ya Sudah Lha
-
Lahan Perkebunan Indofood di Muba Terbakar, Mengapa Sumber Api Diminta Diusut?
-
Tak Perlu Transit, Citilink Kini Terbang Langsung Palembang-Yogyakarta Setiap Hari
-
Megawati Sentil Pragmatisme Politik: Jangan Jadikan Uang dan Kekuasaan sebagai Tujuan
-
Rekening Aktivis Pati Dibekukan, Koalisi Sipil: Jangan Jadikan Bank Alat Membungkam Kritik
-
Kebakaran Desa Adat Sade, Gubernur NTB Ungkap Dugaan Awal: Masalah Listrik