Suara.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kini tampaknya kerap mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kinerjanya sebagai Presiden RI.
JK yang notabene merupakan Wakil Presiden Jokowi pada masa pemerintahan 2014-2019 itu melayangkan segudang kritik menggelitik kepada sang Presiden.
Bahkan, JK tak segan-segan menyamakan pemerintahan Jokowi bak era Soeharto yang dikenal sebagai seorang pemimpin otoriter.
JK dalam seminar bertajuk Pemuda untuk Politik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (31/7/2023) menceritakan bahwa Soeharto pada 10 tahun di awal pemerintahannya masih menghargai demokrasi.
Namun semakin lama, Soeharto menunjukkan sikap otoriter. Sontak JK menilai bahwa pola yang sama juga terjadi di pemerintahan Jokowi.
Minta Jokowi tak ikut campur urusan Pilpres 2024
JK bukan sekali dua kali mengkritik Jokowi. JK sempat mengkritik sikap Jokowi terhadap Pilpres 2024. Adapun Jokowi sempat menyatakan bahwa dirinya tak akan netral dan akan cawe-cawe menjelang Pilpres 2024.
Sontak, JK meminta Jokowi tidak terlalu banyak mencampuri urusan politik terkait Pilpres 2024. JK kepada wartawan usai bertemu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Sabtu (6/5/2023) berharap Jokowi bisa netral.
Singgung soal pembangunan tol
Baca Juga: Inilah Asal Usul Istilah 'Bajingan' yang Dilontarkan Rocky Gerung saat Kritik Jokowi
JK dalam pidato HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) mengkritisi pemerintahan Jokowi yang hobi membangun jalan tol.
JK juga membandingkan pembangunan jalan tol kala ia mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Ia juga memaparkan data bahwa banyak tol yang dibangun namun masih banyak yang berujung rusak.
Kritik soal utang yang menggunung dan pemerataan ekonomi
JK dalam kesempatan yang sama juga turut membahas soal utang pemerintah Jokowi yang membengkak.
Adapun JK juga turut mengamini pernyataan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengklaim bahwa utang pemerintahan Jokowi adalah yang tertinggi dibandingkan era-era sebelumnya.
Permasalahan pemerataan ekonomi juga menjadi sorotan selanjutnya bagi JK. JK menyinggung soal banyaknya pejabat-pejabat yang hidup mewah di tengah banyaknya masyarakat yang masih miskin.
Berita Terkait
-
Inilah Asal Usul Istilah 'Bajingan' yang Dilontarkan Rocky Gerung saat Kritik Jokowi
-
Mereka yang Polisikan Rocky Gerung Usai Diduga Hina Jokowi: Relawan sampai Kader PDIP
-
Masuk 'Circle' Jokowi, Adu Hebat 3 Jenderal TNI Calon KSAD Pengganti Dudung Abdurrachman
-
Belum Dipanggil Jokowi, Panglima TNI Siap Jajaran Perwira Dievaluasi Buntut Kasus Suap Kabasarnas
-
Intip Bisnis Rocky Gerung, Bakal Merosot Setelah Tuduhan Hina Jokowi?
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Cukai Minuman Manis Ditunda, Siapa yang Bertanggung Jawab atas Kesehatan Anak?
-
Sekolah Kembali Normal, Gubernur DKI Pastikan Korban Kecelakaan Mobil MBG Ditangani Maksimal
-
Kerugian Kebakaran Pasar Induk Kramat Jati Ditanggung Asuransi, Pramono Pastikan Pasokan Pangan Aman
-
Tak Ambil Pusing Perpol Dianggap Kangkangi Putusan MK, Ini Kata Kapolri
-
Sengkarut Tanah Tol: Kisah Crazy Rich Palembang di Kursi Pesakitan
-
MIND ID Komitmen Perkuat Tata Kelola Bisnis Berintegritas dengan Berbagai Program Strategis
-
DPR Ajak Publik Kritisi Buku Sejarah Baru, Minta Pemerintah Terbuka untuk Ini...
-
Mengurai Perpol 10/2025 yang Dinilai Tabrak Aturan, Dwifungsi Polri Gaya Baru?
-
Bareskrim: Mayoritas Kayu Gelondongan Banjir Sumatra Diduga dari PT TBS
-
Tolak Bantuan Asing untuk Sumatra, Prabowo: Terima Kasih, Kami Mampu!