Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan bersama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marives), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala KSP, Moeldoko menjelaskan, integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 30 Mei 2023. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk kesejahteraan bersama.
"Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan. Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial," ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).
Selain itu, kebijakan ini juga disebutnya merupakan tindak lanjut pascakunjungan Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan 3 Februari 2022 lalu. Saat itu, Jokowi menyerahkan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
Dimana, dalam kunjungan tersebut, Presiden mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin.
Rinciannya, dalam integrasi 82 program ini KLHK mengerjakan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM delapan kegiatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tiga kegiatan.
Lalu lima BUMN juga terlibat, antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan dan Indonesia Financial Group dengan 5 kegiatan.
"Integrasi Pemberdayaan Lintas Kementerian / Lembaga ini sangat baik menjadi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat, terutama dengan Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional," ucapnya.
Bentuk program pemberdayaan yang diberikan oleh para mitra di antaranya berupa bantuan bibit tanaman serta pendampingannya, bantuan bibit ternak, bantuan alat produksi pertanian sesuai kebutuhan kelompok usaha perhutanan sosial, peningkatan keterampilan masyarakat dalam bentuk pelatihan, hingga pembangunan akses jalan tani.
Baca Juga: Disebut Hina Jokowi, Rocky Gerung: Sopan Santun di Politik itu Kemunafikan
Berita Terkait
-
Polemik 'Bajingan Tolol', Pengamat Ini Sebut Rocky Gerung Offside; Itu Bukan Kritik Lagi
-
Kunjungi PSI, Prabowo Diberi Foto Momen Dirinya Berpelukan dengan Jokowi, Apa Artinya?
-
Anggap di Luar Batas, DPN Repdem Laporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya Kasus Dugaan Penistaan
-
Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim, PDIP: Kita Buktikan Tak Ada yang Kebal Hukum!
-
Sejumlah DPD Golkar Dorong Airlangga Merapat ke Koalisi KIR, Prabowo Senang: Ya Alhamdulillah
Terpopuler
- 4 Mobil Sedan Bekas di Bawah 30 Juta Mudah Dirawat, Performa Juara!
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- Bupati Mempawah Lantik 25 Pejabat, Berikut Nama-namanya
- 4 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED dengan Baterai Jumbo Terbaik Januari 2025
- Stargazer vs Xpander: 10 Fakta Penentu MPV 7 Seater Paling Layak Dibeli
Pilihan
Terkini
-
Tambang Emas Ilegal di Cigudeg Sulit Diberantas? Diduga Ada Cepu Bocorkan Razia Polisi
-
Darah Tumpah di Caracas, 75 Tewas Saat Pasukan AS Serbu dan Tangkap Presiden Maduro
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Yusril Sebut Batas Kritik dan Hinaan di KUHP Baru Sudah Jelas
-
Update Terbaru Kompleks Haji Indonesia di Arab Saudi, Siap Meluncur Tahun Ini
-
Rugikan Negara Rp16,8 Triliun, Isa Rachmatarwata Dipenjara 1,5 Tahun
-
'Raja Bolos' di MK: Anwar Usman 113 Kali Absen Sidang, MKMK Cuma Kirim Surat Peringatan
-
4 WNA Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Kapal PT ASL Shipyard di Batam
-
AS Ancam 'Serang' Iran, Senator Sebut Rezim Teheran Mirip dengan Nazi
-
Anak Marah Gawainya Dilihat? Densus 88 Ungkap 6 Ciri Terpapar Ekstremisme Berbahaya