Suara.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mengorkestrasi integrasi 82 program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial lintas kementerian dan BUMN tahap satu di Sumatera Utara. Hal ini dilakukan bersama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marives), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Kepala KSP, Moeldoko menjelaskan, integrasi 82 program tersebut merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada 30 Mei 2023. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan lahan untuk kesejahteraan bersama.
"Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden agar lahan yang sudah diberikan sertifikat juga diberdayakan. Presiden sangat menginginkan kerja-kerja para Menteri untuk memberikan penguatan pada penerima SK Perhutanan Sosial," ujar Moeldoko kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).
Selain itu, kebijakan ini juga disebutnya merupakan tindak lanjut pascakunjungan Jokowi ke Kabupaten Humbanghasundutan 3 Februari 2022 lalu. Saat itu, Jokowi menyerahkan 43 SK perhutanan sosial, hutan adat dan tanah objek reforma agraria atau TORA kepada masyarakat di Humbang Hasundutan, serta berdasarkan rapat kabinet terbatas pada tanggal 3 Januari 2023.
Dimana, dalam kunjungan tersebut, Presiden mengarahkan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan sudah diberikan sesegera mungkin.
Rinciannya, dalam integrasi 82 program ini KLHK mengerjakan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UKM delapan kegiatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tiga kegiatan.
Lalu lima BUMN juga terlibat, antara lain PLN dengan 17 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan dan Indonesia Financial Group dengan 5 kegiatan.
"Integrasi Pemberdayaan Lintas Kementerian / Lembaga ini sangat baik menjadi model kolaborasi pemberdayaan masyarakat, terutama dengan Perhutanan Sosial yang merupakan salah satu Program Strategis Nasional," ucapnya.
Bentuk program pemberdayaan yang diberikan oleh para mitra di antaranya berupa bantuan bibit tanaman serta pendampingannya, bantuan bibit ternak, bantuan alat produksi pertanian sesuai kebutuhan kelompok usaha perhutanan sosial, peningkatan keterampilan masyarakat dalam bentuk pelatihan, hingga pembangunan akses jalan tani.
Baca Juga: Disebut Hina Jokowi, Rocky Gerung: Sopan Santun di Politik itu Kemunafikan
Berita Terkait
-
Polemik 'Bajingan Tolol', Pengamat Ini Sebut Rocky Gerung Offside; Itu Bukan Kritik Lagi
-
Kunjungi PSI, Prabowo Diberi Foto Momen Dirinya Berpelukan dengan Jokowi, Apa Artinya?
-
Anggap di Luar Batas, DPN Repdem Laporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya Kasus Dugaan Penistaan
-
Laporkan Rocky Gerung ke Bareskrim, PDIP: Kita Buktikan Tak Ada yang Kebal Hukum!
-
Sejumlah DPD Golkar Dorong Airlangga Merapat ke Koalisi KIR, Prabowo Senang: Ya Alhamdulillah
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat