Suara.com - Warga Kampung Bayam mengungkapkan alasan enggan dipindahkan ke Rusun Nagrak. Mereka menuntut untuk mendapatkan akses hunian di Kampung Susun Bayam usai digusur untuk pembangunan pancang Jakarta International Stadium (JIS).
Perwakilan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Minawati mengatakan, Kampung Susun Bayam dibangun khusus untuk korban gusuran Kampung Bayam. Untuk itu, warga Kampung Bayam disebut memiliki hak untuk mempunyai unit dan tinggal di rumah susun tersebut.
Selain itu, Rumah Susun Nagrak dinilai terlalu jauh dari aktivitas warga yang sudah terpusat di sekitar wilayah Kampung Bayam.
"Kalau mereka (warga) pindah ke sana (Nagrak), bayangin saja mereka sekolah berangkat pagi, harus jam berapa mereka berangkat? Terus, penghasilan mereka di sana habis buat ongkos," kata Minawati di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta, Senin (14/8/2023).
"Mereka (Pemprov) itu mindahin orang kayak nggak manusiawi. Harusnya mereka pindahkan, lihat lah lokasi, di mana tempat lokasi warga bertempat, lokasi warga bisa usaha, anak-anak sekolah," lanjut dia.
Pada kesempatan yang sama, Pendamping Arsitek JMRK Herlili menjelaskan Kampung Susun Bayam dibangun dengan partisipasi warga Kampung Bayam yang akan menempatinya.
Namun, Rumah Susun Nagrak tidak dibangun khusus untuk warga Kampung Nagrak, melainkan untuk masyarakat umum yang ingin tinggal di rumah susun.
"Kalau mau dipindahkan ke Kampung Susun Nagrak, dia tidak melibatkan partisipasi warga. Jadi memang dia dedicated untuk siapa saja yang mau tinggal di rusun, udah, silakan di situ mendaftar," ujar Herlili.
Diketahui, 123 keluarga yang merupakan warga Kampung Bayam menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) karena merasa tak kunjung mendapatkan hak atas unit untuk menghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum menyebut Pemprov DKI sudah menawarkan warga untuk pindah ke Rusun Nagrak.
Namun, belum ada warga Kampung Susun Bayam yang mau menghuni Rusunawa Nagrak.
"Sampai hari ini warganya terkonfirmasi belum ada yang menempati Rusun Nagrak. Tapi, sudah ditawarkan," kata Retno kepada wartawan, Jumat (14/7/2023).
Berita Terkait
-
Tak Dapat Hunian Setelah Digusur Pembangunan JIS, Warga Kampung Bayam Ajukan Gugatan ke PTUN DKI Jakarta
-
Tagih Janji Pemprov DKI soal Rusun, Warga Kampung Bayam Demo di PTUN: Kami Tak Mampu Lagi Bayar Kontrakan!
-
Pemprov DKI Minta Warga Korban Gusuran JIS Pindah ke Rusun Nagrak, Bukan KSB Buatan Anies
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Netanyahu Siap Gunakan Bom Nuklir? Eks Kolonel AS Lawrence Wilkerson Bongkar Skenario Kiamat Iran
- 10 Singkatan THR Lucu yang Bikin Ngakak, Bukan Tunjangan Hari Raya!
- 35 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 11 Maret 2026: Klaim MP40, Diamond, dan Sayap Ungu
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif
-
Pesawat Tanker AS Jatuh di Irak, Amerika Sebut Kecelakaan tapi Iran Klaim Ditembak Rudal
-
Kebakaran Hebat di Tambora Jakbar, 25 Rumah Hangus dan 206 Warga Terpaksa Mengungsi
-
Andrie Yunus Disiram Air Keras, Menko Yusril: Pola Serangan Terencana dan Terorganisir
-
Serangan Brutal AS-Israel Sengaja Targetkan Anak-anak, Kemenkes Iran Rilis Data Mengerikan
-
Pakar UGM Kritik Serangan AS ke Iran: Ada Standar Ganda Soal Nuklir Israel
-
Solidaritas Tanpa Batas: Warga Iran Tetap Bela Palestina di Tengah Gempuran Rudal AS-Israel
-
GMNI Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Prabowo dan Kapolri Bertindak
-
TMP Bakal Dikelola Kemenhan, Gus Ipul Sebut Kemensos Tak Punya Kapasitas Cukup
-
Isu Sanksi AS Usai Indonesia Borong Rudal BrahMos Rp 5,9 Triliun, Pakar Buka Suara