Soal Bergabungnya PAN dan Golkar, Gerindra Ungkit Pidato Jokowi: Jangan Bawa-bawa Pak Lurah, Ini Ranah Politik!

Suara.com - Partai Gerindra meminta tidak ada pihak yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bergabungnya Pargai Golkar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merujuk pernyataan Jokowi yang enggan dikait-kaitkan dengan capres dan cawapres karena bukan wewenangnya. Adapun Muzani mengutip pernyataan Jokowi saat menjawab, apakah ada restu presiden di balik gabungnya Golkar dan PAN.

"Ya Pak Jokowinya saja kan udah ngomong, enggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Karena itu Muzani meminta agar Jokowi tidak disangkutpautkan dengan koalisi yang memang bukan menjadi wewenang presiden.

"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," kata Muzani.

Jokowi Gerah Dicap Pak Lurah

Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai pak lurah dalam urusan politik.

Gerah kerap disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi, Rabu. 

Baca Juga: Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja

Sebutan 'Pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.

"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.

Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.

"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.

Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.