Suara.com - Partai Gerindra meminta tidak ada pihak yang menyeret-nyeret nama Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bergabungnya Pargai Golkar dan PAN di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani merujuk pernyataan Jokowi yang enggan dikait-kaitkan dengan capres dan cawapres karena bukan wewenangnya. Adapun Muzani mengutip pernyataan Jokowi saat menjawab, apakah ada restu presiden di balik gabungnya Golkar dan PAN.
"Ya Pak Jokowinya saja kan udah ngomong, enggak ada lurah-lurahan. Yang lurah itu siapa? Begitu," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Karena itu Muzani meminta agar Jokowi tidak disangkutpautkan dengan koalisi yang memang bukan menjadi wewenang presiden.
"Jadi jangan bawa-bawa pak lurah, jangan bawa-bawa presiden karena ini adalah ranah partai politik," kata Muzani.
Saat berpidato di Sidang Tahunan MPR RI, Jokowi menyinggung soal dirinya yang kerap disebut sebagai pak lurah dalam urusan politik.
Gerah kerap disebut dengan kode 'Pak Lurah', Jokowi menegaskan kalau dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.
"Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi, Rabu.
Baca Juga: Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja
Sebutan 'Pak lurah' itu, kata Jokowi, tengah tren digunakan di kalangan politisi dan partai politik (parpol). Kode 'pak lurah' kerap digunakan politisi untuk menyebut Jokowi.
"Setiap ditanya soal siapa capres-cawapresnya. Jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah," ujarnya.
Awalnya, Jokowi mengaku penasaran siapa pak lurah yang dimaksud. Namun, pada akhirnya ia mengetahui kalau pak lurah itu menjadi kode untuk dirinya sendiri.
"Ternyata Pak Lurah itu, kode," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan kalau dirinya bukan ketua umum parpol maupun pimpinan koalisi parpol.
Menurut undang-undang pun, Kepala Negara merasa tidak memiliki wewenang untuk menentukan capres dan cawapres.
Berita Terkait
-
Jokowi Ungkit soal 'Arahan Pak Lurah' di Sidang Tahunan MPR, Surya Paloh: Jokes Saja
-
Tepis Kritikan Hasto PDIP Soal Food Estate, Gerindra: Itu Program Pak Jokowi, yang Dilaksanakan Pak Prabowo
-
Jokowi Soal Presiden Selanjutnya: Bukan Tentang Siapanya, Tapi Sanggup atau Tidak?
-
Periksa Puluhan Saksi Dan 5 Ahli, Bareskrim Bakal Panggil Rocky Gerung Terkait Dugaan Hina Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi