Bikin Repot Masyarakat, Anies Sebut Aturan Larang Kritik dalam UU ITE Perlu Direvisi

Suara.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai kalau Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu direvisi.

Sebab, dia menilai ada beberapa pasal dalam UU ITE yang membatasi masyarakat dalam menyampaikan kritiknya kepada pemerintah dan pejabat publik lainnya.

“Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik, bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi, karena itu sudah merepotkan,” kata Anies di Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut ada beberapa pasal karet dalam aturan tersebut. Pasalnya, orang yang dikritisi bisa dengan mudah melaporkan masyarakat yang menyampaikan kritiknya melalui media sosial.

"Bukan hanya pemerintah, ada pelayanan misalnya, pelayanan bengkel. Ternyata, bengkelnya enggak melayani dengan benar, ketika kita menceritakan di sosmed, bisa kena enggak itu? Bisa," ujar Anies.

"Itu karet yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga," tambah dia.

Menurut Anies, pemerintah dengan kebijakan yang dibuatnya memang menjadi target kritik oleh masyarakat. Untuk itu, para pembuat kebijakan disebut perlu membuat kebijakan dengan menggunakan akal sehat dan data.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik, dia harus menjawab. Jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," ucap Anies

"Jadi, karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta sehingga ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data dan fakta, enggak perlu marah," lanjut dia.

Baca Juga: Sudah Heboh Sana-sini, Ternyata Anies Belum Sodorkan Nama Cawapres ke NasDem

Jika kebijakan tidak didasari fakta dan data, kata Anies, pembuat kebijakan menjadi lebih sensitif dalam menanggapi kritik dari masyarakat.

"Kalau memang kebijakannya masuk akal, untuk kepentingan publik, pakai data, ya tinggal jawab, enggak masalah," tandas dia.