Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Work From Home (WFH) terhadap aparatur sipil negara (ASN) selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN berlangsung. Kebijakan WFH ini diberlakukan dengan kapasitas 50% dan bagi ASN di DKI Jakarta.
Sebagian ASN di DKI Jakarta akan melaksanakan Work From Office (WFO). Sistem kerja ASN di DKI Jakarta pun menjadi WFO dan WFH selama KTT ASEAN berlangsung.
Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini fakta lengkap ASN DKI Jakarta WFH selama KTT ASEAN.
1. Jadwal Penyelenggaraan WFH ASN
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan mulai 21 Agustus 2023. WFH ini diberlakukan kepada ASN yang tidak langsung bertemu dengan masyarakat.
"Kemarin saya minta Pak Sekda, ya mungkin tanggal 21 Agustus, khusus pegawai yang tidak bersentuhan langsung kita coba, pertama untuk bisa memberikan kenyamanan KTT ASEAN," ujar Heru Budi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).
Awalnya, kebijakan WFH akan dilakukan pada akhir September hingga tiga bulan berikutnya. Namun akhirnya kebijakan ini diberlakukan lebih cepat.
2. Sudah Diberlakukan di Kementerian dan Pemda
Heru menyampaikan kebijakan WFH sebenarnya sudah diterapkan di beberapa kementerian dan pemerintah daerah. Heru memastikan pula WFH tetap berlaku selama KTT ASEAN berlangsung.
Baca Juga: Pemprov DKI Diduga Beli Lahan Sendiri, Ketua DPRD Minta Biang Keroknya Dikejar
"Di beberapa Kementerian sudah (WFH), di beberapa pemerintah daerah sudah (WFH)." terangnya.
3. ASN Tetap Bekerja Efisien
Heru Budi Hartono menilai ASN tetap dapat bekerja dengan efisien saat COVID-19. Artinya, ASN juga tetap dapat bekerja dengan efektif selama kebijakan ini berlangsung.
4. WFH untuk Tangani Polusi Udara
Pihaknya turut masih membahas terkait solusi penanganan polusi udara. Heru mengatakan besok akan ada rapat di beberapa kementerian terkait hal tersebut.
"Prioritasnya semua ya, kemacetan, hari ini ada polusi kita atasi. Besok secara maraton rapat di beberapa kementerian untuk mengatasi polusi. Mengatasi polusi kan tidak bisa Jakarta, harus semuanya, semua lapisan," terangnya.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Diduga Beli Lahan Sendiri, Ketua DPRD Minta Biang Keroknya Dikejar
-
Kebijakan WFH Tak Signifikan Kurangi Kemacetan, Pengamat Sarankan KTT ASEAN Digelar di PIK
-
Anggap WFH PNS saat KTT ASEAN Kebijakan Panik, Pengamat: Biar Jakarta Tak Terlihat Macet dan Berpolusi
-
Kurangi Polusi Udara Jakarta, Heru Budi Wajibkan Pejabat DKI Pakai Kendaraan Listrik
-
Heru Budi Klarifikasi, Tak Ada Kebijakan Sekolah Online Demi Kurangi Polusi Udara Jakarta
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?