Suara.com - Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Meski begitu, ia juga menyebut bahwa di masa lalu, dirinya kerap bertolak belakang dengan Ketua Umum Gerindra itu.
Budiman dulunya merupakan aktivis yang turut menentang pemerintahan Presiden Soeharto. Sementara itu, Prabowo adalah tokoh militer yang menjadi bagian dari Orde Baru. Lantas, apa yang sebetulnya dilakukan Prabowo pada zaman tersebut?
Prabowo di Era Orde Baru
Sebagai pengingat, pada zaman Orde Baru, Prabowo menjabat sebagai Pangkostrad. Ia juga masih menjadi menantu dari Presiden Soeharto usai menikahi Titiek Soeharto. Dalam kerusuhan 1998, ia turut terlibat sehingga dimusuhi oleh Budiman.
Adapun sejumlah kerusuhan yang melibatkan massa dan aparat keamanan terjadi sepanjang Mei 1998. Saat itu, tokoh politik Amien Rais sempat merencanakan aksi besar-besaran di kawasan Monas pada 20 Mei 1998, namun batal.
Diketahui, aksi unjuk rasa itu batal karena lobi dari Prabowo. Padahal, rakyat sudah sangat kesal dengan pemerintahan Soeharto dan bermaksud melengserkannya. Meski demonstrasi dibatalkan, namun Soeharto tetap mundur pada 21 Mei.
Menyikapi situasi nasional saat itu, sebuah rapat tertutup di Gedung Departemen Pertahanan pun digelar. Dalam kesempatan ini, Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kepala Staf Teritorial Letjen Susilo Bambang Yudhoyono juga turut hadir.
Wiranto menyatakan bakal tetap mempertahankan pemerintahan yang sah karena tidak ingin mengorbankan rakyat. Meski pemerintah goyah, katanya ABRI akan tetap bertahan. Adapun posisi Soeharto saat itu digantikan oleh B.J. Habibie.
Selang satu hari, sekitar pukul 06.10 WIB, Habibie menunjuk Wiranto sebagai Menhankam/Pangab. Sementara itu, ia menganggap Prabowo selaku Pangkostrad, berupaya melancarkan rencananya sendiri untuk menggerakkan pasukan.
Baca Juga: Gerindra Jawab Tuduhan Soal Food Estate, Singgung Pengkritik Para Pengurus Parpol
Dalam buku Detik-Detik Yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi karya Habibie, Wiranto meminta petunjuk soal rencana Prabowo. Atas dasar itu, Habibie menyebut Prabowo bertindak tanpa sepengetahuan Pangab.
Habibie pun setuju mencabut jabatan Prabowo sebagai Pangkostrad. Setelahnya, Prabowo diminta menghadap Habibie untuk melepaskan jabatannya pada 23 Mei 1998. Namun, Prabowo sempat berdebat terkait pencopotan itu.
Ia juga menyebut pencopotan itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya sebagai menantu Soeharto. Prabowo pun menilai Habibie sudah salah paham dengan pergerakan pasukan Kostrad yang sebelumnya dilaporkan Wiranto.
Prabowo menjelaskan langkah itu dilakukan untuk mengamankan presiden karena jumlah massa sangat besar. Ia pun menambahkan bahwa Habibie adalah kepala negara yang naif. Kemudian, dirinya pun resmi dibebaskan dari dinas kemiliteran.
Kata Prabowo
Prabowo Subianto mengakui bahwa dirinya dulu memang bagian dari rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Meski begitu, ia mengaku mendukung gerakan Reformasi pada 1998, yang mana berhasil memaksa Soeharto mundur.
Ia menyebut Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu saksi kunci terkait dirinya yang mendukung Reformasi. Prabowo mengatakan adaa banyak cerita dirinya dan Yusril sepanjang zaman tersebut yang tak terungkap ke publik.
"Beliau (Yusril) juga saksi Prabowo Subianto walaupun bagian dari Orde Baru pun mendukung Reformasi," ujar Prabowo usai menerima dukungan dari PBB sebagai capres di ICE BSD City, Tangerang, Minggu (30/7/2023).
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
Berita Terkait
-
Gerindra Jawab Tuduhan Soal Food Estate, Singgung Pengkritik Para Pengurus Parpol
-
Partai Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo Subianto, Sekjen PDIP: Kami Tak Pernah Ikut Campur
-
Terancam Dipecat PDIP, Budiman Sudjatmiko Angkat Bicara: Saya Menunggu Saja
-
Membaca Peluang Besar Erick Thohir Dipinang Prabowo di Pilpres 2024
-
Sedih Jika Dipecat PDIP, Ini Rekam Jejak Politik Budiman Sudjatmiko
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat